Pemkot Kendari Dapat 42 Kuota Bedah Rumah
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Kendari, Agus Salim (kedua dari kiri) mendamping Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu (paling kanan) memantau rumah warga yang telah dibedah pemerintah beberapa waktu lalu. Kendari – Program bedah di Kota Kendari rumah bakal digulirkan kembali. Tepatnya pada Periode November – Desember 2023. Total ada 42 rumah yang akan dibedah.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Kendari, Agus Salim mengungkapkan, anggaran program bedah rumah kali ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu tengah berdiskusi dengan salah satu penerima bantuan bedah rumah di Kota Kendari.
“Kota Kendari dapat alokasi bantuan bedah rumah sebanyak 42 unit di APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Perumahan Provinsi,” ungkap Agus Salim.
Untuk mengisi kuota tersebut, lanjut Agus Salim, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan verifikasi calon penerima bantuan. Verifikasi lapangan dilaksanakan bersama Tim Dinas Perumahan Provinsi Sultra.
“Sebelum bantuannya disalurkan, pemerintah terlebih dahulu akan melaksanakan verifikasi lapangan pada calon penerima bantuan program. Para calon penerima harus memenuhi syarat,” kata Agus Salim.
Mantan Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari ini menambahkan, ada dua syarat yang harus dipenuhi calon penerima bantuan program bedah rumah tahun ini yaitu syarat administrasi dan syarat fisik.
Syarat administrasi meliputi, domisili calon penerima yang harus tercatat di Kota Kendari, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat domisili dari pemerintah kecamatan setempat.
Selanjutnya, calon penerima masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau penghasilannya di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kota (UMK).
Kemudian calon penerima di prioritaskan berasal dari keluarga stunting, serta memiliki rumah dengan kondisi rusak ringan atau sedang dan tidak pernah mendapatkan bantuan (bedah rumah) baik dari Provinsi maupun dari pusat atau bantuan sejenis dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
“Yang terpenting rumah tersebut berdiri diatas milik sendiri dan dibuktikan dengan surat kepemilikan yang sah dan tidak dalam sengketa, serta bersedia untuk berswadaya, bergotong doyong dalam kegiatan bedah rumah dan bersedia menyelesaikan pekerjaaan berdasarkan waktu yang ditetapkan,” ungkap Agus Salim.
Sementara untuk syarat fisik, kata Agus Salim, terjadi kerusakan pada sebagian besar komponen rumah baik pada struktur maupun non struktur. Kerusakan struktur yang dimaksud seperti kerusakan pondasi, tiang rumah, rangka, atap. Untuk kerusakan non meliputi kerusakan dinding, kusen, atap, atau lantai.
“Bantuan ini juga diberikan pada masyarakat yang memiliki hunian yang tidak sesuai standar kesehatan misalnya tidak tersedia jendela, ventilasi, dan sarana Mandi, Cuci dan Kakus (MCK),” pungkasnya.
Rumah Layak Huni Untuk Warga Berpenghasilan Rendah
Pemerintah Kota (Pemkot) menghadirkan rumah tidak layak huni (RTLH) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pembangunan rumah diharapkan bisa membantu masyarakat agar bisa menikmati rumah yang layak huni.
Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kota Kendari Agus Salim mengungkapkan, anggaran pembangunan rumah layak huni bersumber dari APBD Kota Kendari tahun 2023 berkisar Rp 540 juta atau sebesar Rp 20 juta per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Guna menjaga akuntabilitas program, bantuan pembangunan rumah layak huni diberikan dalam bentuk material bangunan seperti atap, material bangunan lantai, dinding serta material pembangunan fasilitas Mandi, Cuci, dan Kakus (MCK).
“Kami upayakan agar masyarakat berpenghasilan rendah rumahnya menjadi layak huni dan dapat memenuhi syarat bangunan kesehatan penghuni dan kecukupan minimum penghuni rumah,” kata Agus Salim.
Mantan Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari ini menambahkan, sebanyak 27 rumah layak huni yang telah terbangun tersebar di 11 Kecamatan di Kota Kendari.
“Selain menghadirkan rumah yang layak huni, tujuan program ini juga untuk mendorong keswadayaan masyarakat agar ada semangat keberadaan kegotongroyonangan untuk membangun atau merenovasi rumah layak huni,” pungkasnya.
Korban Kebakaran di TPA Puuwatu Dapat Bantuan RTLH
Menteri Sosial Tri Rismaharini meresmikan sebanyak 26 unit rumah layak huni untuk korban kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Puuwatu, kemarin.
Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini didampingi Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu menandatangani prasasti bantuan bedah rumah bagi warga korban kebakaran di TPA Puuwatu.
Para korban kebakaran berjumlah 80 jiwa ini merupakan pahlawan sampah yang bermukim di kawasan TPA Puuwatu, Kendari. Laporan tentang korban kebakaran di TPA Puuwatu, dikatakan Mensos, bukan kali pertama ia terima.
“Kasus (kebakaran) ini sudah ketiga kali. Awalnya, mereka meminta tenda. Tapi, saya bilang, karena ini sudah berkali-kali terbakar, maka rumahnya yang harus diperbaiki,” kata Mensos.
Mensos menyebut bantuan yang diserahkan pada hari ini merupakan langkah responsif pemerintah dalam membantu meringankan beban para pahlawan sampah di TPA Puuwatu. “Bantuan ini merupakan stimulan. Memang korbannya segitu, jadi kami sesuaikan (bantuannya) dengan jumlah korban,” ucapnya.
Mantan Wali Kota Surabaya itu berharap masyarakat penerima bantuan tidak melihat bantuan rumah yang diberikan dalam bentuk benda, namun representasi untuk melahirkan karya agar mereka senantiasa merawat dan menjaganya.
“Jika penghuninya tidak melihat bangunan ini hanya sebagai benda, maka mereka bisa produktif, menghasilkan karya dari sana. Contohnya, anak-anak sehat dalam tumbuh kembangnya, yang pada akhirnya bermuara juga pada kesejahteraan mereka,” ujar Risma.
Senada pernyataan Mensos, pengamat sosial Imam Prasodjo, yang turut hadir pada kesempatan itu, menekankan pentingnya melihat rumah bukan hanya sebagai sebuah bangunan.
“Tadi Bu Risma mengatakan bahwa ini is not a house yang diharapkan, but is a home. Jadi, house itu bukan sekedar bangunan, tapi home itu adalah tempat pulang,” kata Imam menegaskan.
Poin menarik baginya adalah saat nanti muncul pengorganisasian, semangat kebersamaan, menjadi komunitas responsif dan menjadi sebuah stimulan yang tidak hanya sekedar bangunan. Menurutnya, tanpa pengorganisasian, negeri ini kesulitan untuk berkembang.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu menyampaikan terima kasih kepada Kemensos atas perhatiannya untuk masyarakat Kota Kendari, khususnya mereka yang tinggal di kawasan TPA Puuwatu, dalam wujud bangunan rumah.
Ia menyatakan akan melanjutkan bantuan yang telah diawali Kemensos dalam bentuk sarana dan prasarana pendukung di kawasan tersebut, seperti jalan dan fasilitas pendukung lainnya.
“Tentu kami berharap masyarakat yang menerima bantuan stimulan ini bisa merawat dan memelihara bangunan yang sudah disiapkan ini,” katanya.
Sebelumnya, sebanyak 26 unit bangunan rumah yang dihuni oleh 80 jiwa di kawasan TPA Puuwatu, Kendari ludes dilalap si jago merah pada Kamis (9/6/2022) lalu. Api diduga bersumber dari salah satu rumah yang lupa mematikan obat nyamuk.
Bantuan yang diserahkan untuk pembangunan 26 unit rumah bagi korban kebakaran di Kota Kendari bernilai Rp 4,5 miliar. Selain bantuan bangunan rumah, Mensos juga melengkapi rumah dengan bantuan berupa perabotan rumah tangga untuk masing-masing rumah tersebut.
Bantuan perabotan rumah yang meliputi kasur, bantal, guling, sprei, kipas angin, kursi, dan meja plastik, tikar, perlengkapan dapur, peralatan makan, dispenser, dan galon bernilai Rp156 juta, disalurkan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial (Kemensos) RI, yaitu Sentra “Meohai” di Kendari.
(ADV)
Pos terkait
Latest Post
Kategori 2
Kategori 3
Tidak ada komentar