Miris! Dari 40 SPPG di Kota Kendari, Hanya 4 yang Penuhi Standar Operasional

RADAR KENDARI – Hasil pemeriksaan terhadap puluhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengungkap fakta yang memprihatinkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, dari total 40 SPPG di Kota Lulo, hanya empat yang dinyatakan memenuhi standar operasional.

Artinya, sebagian besar SPPG di Kota Kendari belum memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Informasi tersebut dihimpun media ini pada Rabu (11/11/2026), di tengah pelaksanaan pengawasan terpadu yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terhadap operasional dapur penyedia makanan bagi para penerima manfaat program MBG.

Minimnya jumlah SPPG yang memenuhi standar ini menjadi perhatian serius, mengingat dapur-dapur tersebut bertanggung jawab menyediakan makanan bagi ribuan pelajar dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Kendari, Fadhilah Rizka Muthi’a, saat dikonfirmasi terkait hasil pemeriksaan tersebut, menyarankan agar konfirmasi lebih lanjut diarahkan kepada Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Kendari.

“Mohon maaf sebelumnya, sebaiknya untuk wawancaranya mungkin bisa langsung ditujukan ke Satgas, karena yang melakukan inspeksi SPPG adalah Satgas sesuai arahan dari Mendagri,” ungkap Fadhilah, Rabu (11/11/2026).

Pewarta media ini juga telah berupaya mengonfirmasi Ketua Satgas MBG Kota Kendari, Amir Hasan, terkait hasil pemeriksaan yang menunjukkan hanya empat dari 40 SPPG memenuhi standar operasional tersebut. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Amir Hasan belum memberikan tanggapan.

Sebelumnya, Pemkot Kendari telah menurunkan enam tim terpadu secara serentak untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap operasional SPPG. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh dapur MBG menjalankan prosedur sesuai standar yang ditetapkan BGN.

Koordinator Tim Lima yang juga Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, Paminuddin, mengatakan pemeriksaan komprehensif tersebut bertujuan memastikan seluruh dapur penyedia makanan bagi penerima manfaat menjalankan operasional secara konsisten sesuai ketentuan.

Dalam pengawasan tersebut, kebersihan lingkungan dan konsistensi penerapan standar operasional prosedur (SOP) menjadi perhatian utama.

Mengingat makanan yang diproduksi akan dikonsumsi ribuan pelajar, setiap SPPG dituntut menjaga kebersihan dan memastikan seluruh tahapan pengolahan makanan berjalan sesuai ketentuan.

“Tetap jaga kebersihan dan gunakan SOP dalam seluruh proses pengolahan makanan,” kata Paminuddin saat memimpin pemeriksaan di SPPG Kambu Lalolara, yang membawahi wilayah Kecamatan Kambu dan Kadia, dilansir dari LKBN Antara, Sabtu (07/11/2026).

Ia menjelaskan, setiap tim melakukan pemeriksaan mendalam berdasarkan 14 indikator pedoman penilaian BGN dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Sementara itu, Fadhilah sebelumnya menjelaskan bahwa 14 indikator pemeriksaan mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari legalitas Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, ketersediaan juru masak, kualitas sumber air, penerapan rantai dingin, fasilitas alat pemadam api ringan (APAR), kelayakan gudang, hingga ketersediaan CCTV pengawasan.

Selain kelengkapan fasilitas fisik dan administrasi, kesiapan serta kelengkapan identitas sumber daya manusia (SDM) pengelola dapur juga menjadi bagian dari evaluasi.

Laporan : Agus Setiawan / La Ode Muh Deden Saputra