Jasa Raharja Sultra Salurkan Rp700 Juta Santunan Selama Operasi Patuh Anoa 2026

RADAR KENDARI — PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat penurunan signifikan pada nilai santunan korban kecelakaan lalu lintas sepanjang pelaksanaan Operasi Patuh Anoa 2026.

Hingga Selasa (10/11/2026), total santunan yang disalurkan mencapai Rp700 juta, turun hingga 50 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 lalu yang menembus angka Rp1,3 miliar.

Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Sultra, Nur Akbar, SE., MM., menyampaikan hal tersebut saat menghadiri konferensi pers di Mapolda Sultra.

Meski nominal santunan mengalami penurunan drastis, Nur Akbar memberikan catatan kritis terkait peningkatan jumlah korban meninggal dunia.

Pada Operasi Patuh Anoa 2026, tercatat sebanyak 14 jiwa melayang akibat kecelakaan lalu lintas, naik dari tahun 2025 yang merenggut sembilan korban jiwa.

Menurutnya, dinamika ini harus menjadi alarm keras dan perhatian serius bagi seluruh stakeholder terkait.

Upaya menekan angka kecelakaan tidak cukup hanya dinilai dari berkurangnya jumlah kejadian atau nilai nominal santunan, melainkan wajib berfokus pada penurunan tingkat fatalitas korban.

“Seperti yang disampaikan Bapak Kapolda, yang perlu kita perhatikan adalah tingkat fatalitas korban. Ini harus menjadi konsen kita bersama, seluruh stakeholder,” tegas Nur Akbar.

Guna menekan risiko fatalitas akibat keterlambatan penanganan medis, Jasa Raharja Sultra terus melancarkan terobosan dengan mempercepat proses penjaminan biaya perawatan korban di rumah sakit.

Secara prosedur normal, penerbitan Surat Jaminan (Guarantee Letter) membutuhkan Laporan Polisi (LP) resmi yang diproses melalui tahapan penyidikan.

Namun, demi menyelamatkan nyawa korban, Jasa Raharja kini memangkas alur birokrasi tersebut lewat koordinasi lintas sektoral yang intensif bersama Unit Laka Lantas di setiap Polres se-Sultra.

Nur Akbar menjelaskan, begitu petugas menerima informasi awal insiden kecelakaan, verifikasi langsung dilakukan ke pihak kepolisian untuk memastikan apakah korban masuk dalam ruang lingkup jaminan UU Nomor 34 Tahun 1964.

Jika konfirmasi awal mengindikasikan korban berhak menerima jaminan, petugas Jasa Raharja akan langsung menghubungi pihak rumah sakit secara lisan untuk memberikan kepastian penjaminan, tanpa harus menunggu surat jaminan fisik diterbitkan.

“Jadi, tidak perlu menunggu lama sampai surat jaminan resmi diterbitkan. Rumah sakit bisa langsung melakukan tindakan medis lanjutan terhadap korban,” pungkasnya.

Langkah responsif ini diharapkan dapat mengeliminasi hambatan administratif dalam penanganan darurat kecelakaan, sehingga tindakan medis dapat diberikan sedini mungkin demi menekan tingkat fatalitas korban di jalan raya.

EDITOR : AGUS SETIAWAN