Ketua Satgas MBG Kota Kendari Belum Beri Penjelasan Soal Puluhan Dapur SPPG Diduga Tak Penuhi Standar BGN

RADAR KENDARI – Hasil pemeriksaan terhadap 40 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), mengungkap fakta yang memprihatinkan.

Dari puluhan dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut, hanya empat SPPG yang dinyatakan memenuhi standar operasional yang dipersyaratkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, di tengah temuan tersebut, Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Kendari belum memberikan penjelasan resmi. Ketua Satgas MBG Kota Kendari, Amir Hasan, yang telah dikonfirmasi terkait hasil inspeksi tersebut, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, Rabu (11/11/2026), hasil pemeriksaan itu menunjukkan bahwa sebagian besar SPPG di Kota Kendari belum memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam penyelenggaraan program MBG.

Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Kendari, Fadhilah Rizka Muthi’a, saat dikonfirmasi mengenai hasil pemeriksaan tersebut, mengarahkan agar informasi lebih lanjut ditanyakan kepada Satgas MBG Kota Kendari.

“Mohon maaf sebelumnya, sebaiknya untuk wawancaranya mungkin bisa langsung ditujukan ke Satgas, karena yang melakukan inspeksi SPPG adalah Satgas sesuai arahan dari Mendagri,” ungkap Fadhilah, Rabu (11/11/2026).

Menindaklanjuti arahan tersebut, pewarta media ini telah berupaya menghubungi Ketua Satgas MBG Kota Kendari, Amir Hasan, untuk meminta penjelasan mengenai hasil pemeriksaan yang menyatakan hanya empat dari 40 SPPG memenuhi standar operasional.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan maupun keterangan resmi dari pihak Satgas MBG Kota Kendari.

Sebelumnya, Pemkot Kendari telah menerjunkan enam tim terpadu secara serentak untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap operasional SPPG. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh dapur MBG menjalankan prosedur sesuai standar yang ditetapkan BGN.

Koordinator Tim Lima yang juga Kepala Dinas Perhubungan Kota Kendari, Paminuddin, mengatakan pemeriksaan komprehensif tersebut bertujuan memastikan seluruh dapur penyedia makanan bagi penerima manfaat menjalankan operasional secara konsisten sesuai ketentuan.

Dalam pengawasan tersebut, kebersihan lingkungan dan konsistensi penerapan standar operasional prosedur (SOP) menjadi perhatian utama.

Mengingat makanan yang diproduksi akan dikonsumsi ribuan pelajar, setiap SPPG dituntut menjaga kebersihan serta memastikan seluruh tahapan pengolahan makanan berjalan sesuai ketentuan.

“Tetap jaga kebersihan dan gunakan SOP dalam seluruh proses pengolahan makanan,” kata Paminuddin saat memimpin pemeriksaan di SPPG Kambu Lalolara, yang membawahi wilayah Kecamatan Kambu dan Kadia, dilansir dari LKBN Antara, Sabtu (7/11/2026).

Ia menjelaskan, setiap tim melakukan pemeriksaan mendalam berdasarkan 14 indikator pedoman penilaian BGN dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Di antaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Sementara itu, Fadhilah sebelumnya menjelaskan bahwa 14 indikator pemeriksaan mencakup sejumlah aspek penting. Mulai dari legalitas Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat halal, ketersediaan juru masak, kualitas sumber air, penerapan rantai dingin, fasilitas alat pemadam api ringan (APAR), kelayakan gudang, hingga ketersediaan CCTV pengawasan.

Selain kelengkapan fasilitas fisik dan administrasi, kesiapan serta kelengkapan identitas sumber daya manusia (SDM) pengelola dapur juga menjadi bagian dari evaluasi.

Laporan : Agus Setiawan / La Ode Muhammad Deden