KPPLK Tantang DPRD Bongkar Dugaan Pelanggaran Tambang di Konawe Selatan

RADAR KENDARI – Konsorsium Pemuda Peduli Lingkungan Konawe Selatan (KPPLK) mendesak DPRD Konawe Selatan (Konsel), khususnya Komisi III, segera memanggil PT GP dan PT S melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Desakan tersebut berkaitan dengan sejumlah dugaan persoalan lingkungan dan aktivitas pertambangan di Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Pernyataan sikap itu disampaikan Penanggung Jawab Aksi KPPLK, Asrul Rahmani, Selasa (10/11/2026). Mereka menilai dugaan persoalan yang muncul di sekitar wilayah operasional perusahaan harus segera ditindaklanjuti oleh DPRD dan instansi teknis terkait.

Sejumlah persoalan yang menjadi sorotan KPPLK di antaranya dugaan kerusakan saluran irigasi persawahan, penggunaan jalan usaha tani sebagai jalur hauling, dugaan perubahan alur kali, hingga potensi ketidaksesuaian aktivitas pertambangan dengan ketentuan tata ruang dan lingkungan hidup.

KPPLK meminta DPRD Konsel tidak sekadar menerima aspirasi masyarakat, tetapi menggunakan fungsi pengawasannya untuk mengungkap fakta dan memastikan aktivitas kedua perusahaan berjalan sesuai ketentuan.

Selain mendesak pelaksanaan RDP, KPPLK juga meminta instansi teknis melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas pertambangan, persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), dokumen lingkungan, penggunaan jetty atau terminal khusus, dokumen pengangkutan dan penjualan mineral, hingga kewajiban reklamasi dan pascatambang.

KPPLK menegaskan, fasilitas pertanian masyarakat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan operasional perusahaan tambang.

Menurut mereka, jalan usaha tani merupakan fasilitas yang dibangun untuk menunjang aktivitas petani, sedangkan saluran irigasi menjadi infrastruktur vital bagi keberlangsungan sektor pertanian masyarakat.

“Jalan usaha tani bukan fasilitas yang boleh digunakan semaunya. Saluran irigasi bukan infrastruktur yang boleh dikorbankan. Kali bukan tempat pembuangan sedimentasi pertambangan,” tegas KPPLK dalam pernyataan sikapnya.

Mereka juga mengingatkan bahwa investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan hukum. Setiap perusahaan wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan dan bertanggung jawab apabila terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan maupun kerugian masyarakat.

Tak hanya DPRD, KPPLK turut mendesak pemerintah daerah bersama instansi berwenang turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan.

Apabila ditemukan pelanggaran, mereka meminta agar tindakan tegas diambil sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk kemungkinan penghentian sementara aktivitas perusahaan apabila memenuhi persyaratan hukum.

KPPLK juga mengingatkan DPRD Konsel agar tidak berhenti pada penerimaan aspirasi maupun janji penyelesaian. Mereka menginginkan adanya langkah konkret untuk memastikan persoalan yang disampaikan benar-benar ditindaklanjuti.

“Pembangunan daerah tidak boleh dibangun di atas kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat,” demikian penegasan KPPLK.

KPPLK menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga DPRD dan instansi berwenang melakukan pemeriksaan secara objektif, memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab pihak terkait, serta memastikan adanya tindak lanjut atas dugaan persoalan pertambangan di Palangga Selatan.

Pewarta media ini terus menghubungi PT GP dan PT S untuk mendapatkan keterangan resmi terkait polemik ini.

Editor : Agus Setiawan