Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu (kiri) didampingi Sekda Ridwansyah Taridala (kanan) saat mensosialisasikan program penarikan retribusi sampah di Balai Kota Kendari, Rabu (08/11/2023). RADARKENDARI.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mewajibkan masyarakat membayar retribusi sampah mulai Januari 2024.
Tarifnya bervariasi. Bagi warga yang bermukim dipinggir jalan protokol dikenakan tarif Rp 10 ribu, sementara yang bermukim dilorong wajib membayar retribusi sebesar Rp 5 ribu per bulan.
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu mengatakan penarikan retribusi sampah penting dilakukan dalam rangka menegakan Peraturan Daerah (Perda) Kita Kendari Nomor 2 Tahun 2012 tentang retribusi jalan umum.
“Dalam regulasi itu ada kewajiban bagi masyarakat penghasil sampah untuk membayar retribusi dengan jumlah tertentu,” ungkapnya usai mengedukasi petugas sampah di Balai Kota Kendari, Rabu (08/11/2023).
Lanjut dia, retribusi sampah nantinya akan dipungut oleh petugas kebersihan yang telah dibentuk ditingkat kelurahan. Petugas yang menarik retribusi nantinya dibekali dengan tanda pengenal dan karcis retribusi.
“Pembayaran bisa dilakukan menggunakan QRIS (Quick Response Indonesian Standar) bisa juga secara manual melalui karcis,” ungkap Asmawa Tosepu
Asmawa menambahkan, saat ini pihaknya masih melaksanakan tahap sosialisasi kepada masyarakat sekaligus pelatihan bagi petugas yang akan memungut retribusi sampah.
Disisi lain, Kepala Biro Umum Sekretariat Kemendagri ini memastikan penarikan retribusi sampah bukan karena menargetkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi bagaimana membangun kesadaran warga dalam menjaga kebersihan baik dalam rumah tangga maupun lingkungan sekitar.
“Melalui penarikan retribusi ini maka akan mendorong warga untuk senantiasa membuang sampah tepat pada tempatnya dan tepat waktu serta ada petugas kebersihan yang mengumpulkan dan mengangkut dan dibuang di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sehingga ini menjadi kesadaran (peduli sampah) bersama,” pungkasnya Asmawa.
Sampah Diangkut Door to Door
Kebersihan lingkungan menjadi salah satu skala prioritas pembangunan Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu tahun ini. Oleh karena itu, beberapa program telah digagas diantaranya pembentukan kelurahan percontohan dan pengangkutan sampah dari rumah ke rumah (door to door).

Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu memungut sampah disalah satu kelurahan di Kota Kendari.
Asmawa menjelaskan, pembentukan kelurahan percontohan atau kelurahan bebas sampah dimaksudkan untuk memberikan contoh kepada kelurahan lainnya untuk lebih memperhatikan penanganan sampah.
“Kami sudah memprogramkan penanganan sampah dilakukan ditingkat kelurahan sehingga mengurangi beban pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan penanganan sampah lebih tepat sasaran,” kata Asmawa Tosepu.

Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu mendampingi Sekda Provinsi Sultra, Asrun Lio menggelar aksi bersih-bersih disalah satu sungai di Kota Kendari.
Asmawa yakin, terbentuknya kelurahan percontohan bebas sampah bisa menjadi awal terciptanya kawasan Kota Kendari yang bersih dan bebas sampah sehingga bisa layak huni.
Lanjut dia, untuk program pengangkutan sampah dari rumah kerumah dilaksanakan dengan skema menempatkan tiga petugas kebersihan disetiap kelurahan lengkap dengan kendaraan operasionalnya (motor pengangkut sampah).
“Para petugas nantinya akan bekerja mengumpulkan sampah rumah tangga dari masing-masing rumah warga, dengan pemilahan sampah organik dan non organik dengan jadwal yang diatur,” jelasnya.
Selanjutnya, kata Asmawa, motor pengangkut sampah tersebut akan mengantar menuju kontainer yang tersedia di masing-masing kelurahan untuk diteruskan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Puuwatu. “Mudah-mudahan terbangun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan,” ungkapnya.
Terpisah, Kepala DLHK Kendari, Nismawati menyambut baik program Pj Wali Kota Kendari terkait penanganan sampah. Menurutnya, program tersebut sangat positif dalam rangka mewujudkan kota yang bersih dan layak huni.
Dalam mendukung program tersebut, Nismawati mengaku siap memback up petugas kebersihan di setiap kelurahan di Kota Kendari. Bukan hanya dari sisi tenaga. Pihaknya juga telah menyiapkan puluhan unit motor pengangkut sampah dan telah menyiapkan sebanyak 30 unit kontainer. “Kami yakin masalah persampahan di Kendari bisa teratasi,” kata Nisma.
Sekedar informasi, guna mensukseskan program kebersihan di Kota Lulo, pemkot telah menambah jumlah personil kebersihan sebanyak 195 orang. Ratusan orang yang direkrut bertugas seluruh kelurahan di Kota Kendari.
Ratusan pekerja yang direkrut mendapatkan upah yang layak sebesar Rp 1 juta per bulan yang pembiayaannya ditetapkan melalui APBD. Para petugas kebersihan juga dipastikan bakal mendapatkan kenaikan upah jika berkinerja baik setelah evaluasi per tiga bulan.
Sebelumnya dalam mengatasi masalah persampahan di Kendari, Pemkot Kendari sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas Penataan) Kota. Salah satu bidang dalam satgas ini bertugas mengatasi masalah persampahan kota yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan instansi terkait.
Tambah Personil Kebersihan
Pertambahan penduduk Kota Kendari setiap tahunnya mempengaruhi volume sampah daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mencatat setiap hari warga Kota Lulo menghasilkan sampah sekira 290 ton.

Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu.
Tingginya volume sampah yang dihasilkan membuat Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu menambah jumlah personil kebersihan.
Asmawa Tosepu mengungkapkan, jumlah petugas kebersihan yang telah direkrut tahun ini sebanyak 195 orang. Ratusan orang yang direkrut bertugas seluruh kelurahan di Kota Kendari.
“Di Kendari ada 65 kelurahan. Setiap kelurahan kita rekrut tiga orang,” ungkap Asmawa Tosepu usai berdiskusi dengan perwakilan petugas kebersihan di Balai Kota Kendari beberapa waktu lalu.
Lanjut dia, ratusan pekerja yang direkrut mendapatkan upah yang layak sebesar Rp 1 juta per bulan yang pembiayaannya ditetapkan melalui APBD. Para petugas kebersihan juga dipastikan bakal mendapatkan kenaikan upah jika berkinerja baik setelah evaluasi per tiga bulan.
Kepala Biro Umum Sekretariat Kemendagri RI ini menambahkan petugas kebersihan yang bertugas disetiap kelurahan nantikan akan bertugas mengangkut sampah dari rumah kerumah sehingga kebersihan lingkungan tetap terjaga.
“Kami rasa ini sangat efektif agar mencegah masyarakat membuang sampah sembarangan yang berpotensi memicu kekumuhan dan genangan air. Apalagi saati ni sudah memasuki musim penghujan,” kata Asmawa.
(ADV)
Tidak ada komentar