Siap Dampingi Gratis dr. Ruhwati, KAI Sultra Minta Pemda Muna Tak Anti Kritik Soal RSUD

KENDARI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan memeriksa pengelolaan anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. LM Baharuddin, Kabupaten Muna.

Desakan ini muncul sebagai respons atas polemik fasilitas rumah sakit yang mencuat ke publik pasca viralnya dokumentasi kondisi ruang bedah yang dinilai memprihatinkan.

Masalah bermula ketika dr. Ruhwati Kadir, seorang dokter spesialis kandungan di RSUD tersebut, mengunggah video dan foto suasana operasi medis melalui status WhatsApp pribadinya.

Unggahan tersebut kemudian tersebar luas di media sosial dan memicu perdebatan publik mengenai standar pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

Menanggapi situasi ini, Ketua DPD KAI Sultra, Andre Darmawan, secara tegas menyatakan dukungannya kepada tenaga medis yang berani mengungkap fakta lapangan.

“Saya dukung Bu Dokter untuk menyuarakan kebenaran,” tegas Andre saat dikonfirmasi, Minggu (23/11/2025).

Andre menyayangkan sikap defensif yang ditunjukkan oleh pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Muna maupun manajemen RSUD LM Baharuddin.

Menurutnya, viralnya kondisi fasilitas tersebut seharusnya menjadi “tamparan” yang memicu perbaikan, bukan justru mencari pembenaran diri.

“Kritikan ini harusnya ditanggapi positif oleh Pemda dan rumah sakit untuk lakukan pembenahan dan perbaikan, jangan mencari pembenaran,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa fasilitas kesehatan, apalagi ruang bedah, wajib memenuhi standar kelayakan demi keselamatan pasien. Oleh karena itu, fokus utama seharusnya adalah evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur yang ada.

Lebih jauh, Andre mencurigai adanya ketidakberesan dalam pengelolaan dana fasilitas kesehatan. Ia meminta penegak hukum tidak tinggal diam dan segera melakukan penyelidikan.

“Saya minta APH juga turun untuk lakukan pemeriksaan kalau ada penyimpangan terhadap anggaran untuk pelayanan rumah sakit,” ungkap Andre.

Sebagai bentuk solidaritas dan perlindungan profesi, Andre Darmawan menyatakan siap “pasang badan” jika dr. Ruhwati Kadir menghadapi tekanan atau upaya kriminalisasi akibat menyuarakan kondisi tersebut. “Iya, saya siap dampingi gratis,” pungkasnya.

Editor : Agus Setiawan