2022, BPJS Ketenagakerjaan Sultra Bayarkan Klaim Jaminan Sosial Sebesar Rp 210 Miliar

Kendari – BPJS Ketenagakerjaan Sultra telah membayarkan klaim program jaminan sosial tahun 2022. Total setahun, BPJS membayarkan klaim sebesar Rp 210 miliar.

Jumlah tersebut merupakan gabungan dari 5 manfaat yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sultra, Muhammad Abdurrohman Sholih mengatakan bahwa realisasi pembayaran klaim jaminan sosial ketenagakerjaan ini menjadi modal BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga para stakeholder terhadap peran penting jaminan sosial ketenagakerjaan dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja di wilayah Sultra.

“Negara melalui pembayaran klaim BPJAMSOSTEK adalah salah satu wujud negara hadir di tengah masyarakat, terutama mereka yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Abdurrohman.

Lebih lanjut, Abdurrohman menjelaskan bahwa jumlah pembayaran jaminan sebesar Rp.210 miliar tersebut merupakan jumlah dari 4 kantor BPJS Ketenagakerjaan di Sultra, yaitu Kantor Cabang Kendari, Kantor Cabang Konawe Selatan, Kantor Cabang Kolaka, serta Kantor Cabang Baubau.

Menurut Abdurrohman, jumlah klaim terbesar merupakan klaim Jaminan Hari Tua yang jumlahnya mencapai Rp 186 miliar yang dibayarkan kepada 15.625 orang. Selanjutnya, pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dengan jumlah 527 kasus mencapai 13,2 miliar rupiah. Selain itu, terdapat pembayaran Jaminan Kematian sebesar 10,6 miliar kepada 313 orang, pembayaran Jaminan Pensiun sebesar 374 juta rupiah kepada 84 orang.

Ia menambahkan bahwa implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan satu fokus pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Saya harap seluruh pihak,dimulai dari tenaga kerja, pemberi kerja atau perusahaan, dan yang terpenting pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Bupati/Walikota selaku regulator dapat saling mendukung untuk memastikan setiap pekerja di Sulawesi Tenggara, baik pekerja formal maupun informal dapat didaftarkan dan terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan,” jelas Abdurrohman. (rls)