Gandeng OJK Sultra, Pemprov Matangkan Strategi TPAKD demi Pemerataan Akses Keuangan

KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat sinergi strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempercepat perluasan akses keuangan bagi masyarakat.

Hal ini ditegaskan dalam Rapat Pembahasan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., di Kendari, Rabu (12/11/2025).

Rapat ini menjadi momentum penting penyelarasan visi antara pemerintah daerah dan otoritas keuangan, guna menindaklanjuti amanat Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, dan Wakil Gubernur, Ir. Hugua M.Ling.

Dalam forum tersebut, kehadiran OJK Sultra menjadi kunci utama sebagai narasumber dan mitra strategis.

Sekda Sultra, Asrun Lio, menekankan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi daerah sangat bergantung pada seberapa kuat ekosistem keuangan yang dibangun bersama regulator.

“Pembangunan ekonomi daerah tidak dapat dipisahkan dari partisipasi aktif masyarakat dalam ekosistem keuangan. Di sinilah peran vital sinergi kita dengan OJK dalam meningkatkan literasi dan akses keuangan,” tegas Sekda.

Menurut Asrun, pendampingan dan arahan dari OJK sangat diperlukan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki persepsi yang sama dalam menyusun program yang tidak hanya sekadar seremonial, tetapi berdampak nyata.

Sekda menyoroti bahwa akses keuangan bukan sekadar ketersediaan layanan perbankan, melainkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkannya secara cerdas.

“Dengan literasi dan akses keuangan yang baik, masyarakat dapat membuat keputusan keuangan cerdas, membuka peluang ekonomi baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dan investasi—yang diawasi oleh OJK—harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa.

Rapat ini dihadiri oleh jajaran OPD Pemprov Sultra, Direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bahteramas Sultra.

Sekda meminta seluruh peserta memanfaatkan kehadiran narasumber dari OJK dan BPKAD untuk merancang solusi inovatif. Tujuannya adalah agar TPAKD Sultra dapat melahirkan program terobosan yang aplikatif dan mampu menjawab tantangan ekonomi di lapangan.

“Percepatan akses keuangan bukan sekadar memberikan layanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan inklusi finansial, dan memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan,” pungkas Asrun Lio.

Melalui rapat ini, diharapkan tercipta peta jalan yang jelas bagi TPAKD Sultra dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui akses keuangan yang mudah, aman, dan merata.

Editor : Agus Setiawan