Kontraktor Tagih Janji Pemprov Sultra : Gedung Sekolah Sudah Dipakai, Hak Kami Belum Dibayar!

RADARKENDARI.ID – Kontraktor yang mengerjakan proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sulawesi Tenggara (Sultra) tahun anggaran 2024 mulai habis kesabaran.

Pasalnya, hingga memasuki awal tahun 2026, pembayaran atas beberapa paket pekerjaan yang telah rampung 100 persen tersebut tak kunjung terealisasi.

Ironisnya, bangunan-bangunan hasil pekerjaan tersebut dilaporkan sudah diresmikan dan telah digunakan untuk proses belajar-mengajar.

Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai alasan subjektif dari dinas terkait soal nasib anggaran paket pekerjaan tersebut.

Perwakilan kontraktor berinisial FR, mengungkapkan bahwa para rekanan kini berada dalam situasi sulit akibat belum adanya pelunasan dari pihak pemerintah daerah.

“Proyek ini sudah selesai, sudah diresmikan, bahkan sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Pertanyaan kami, kemana anggaran paket pekerjaan tersebut? Itu merupakan hak kami,” tegas FR, Minggu (11/01/2026).

Keterlambatan pembayaran ini berdampak sistemik terhadap kondisi finansial para pengusaha lokal.

Para rekanan mengaku kini terbebani oleh bunga pinjaman bank serta tagihan dari para peminjam modal.

FR mengaku terpaksa menghindari penagih hutang karena janji pembayaran di akhir tahun anggaran tak kunjung ditepati.

“Kami sekarang serba salah, ditagih-tagih hutang sama peminjam hingga malu pulang ke rumah. Yang mereka tahu, setiap proyek selalu dibayar menjelang akhir tahun anggaran, tapi kenyataannya nihil,” ungkapnya dengan nada kecewa.

FR menambahkan bahwa dirinya telah melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi langsung pihak Dikbud Sultra untuk meminta klarifikasi.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan beberapa paket proyek tahun 2024 memang masih menggantung tanpa status pembayaran yang jelas.

Atas polemik ini, para kontraktor meminta pertanggungjawaban dari Gubernur Sultra agar segera turun tangan menyelesaikan kemelut pembayaran ini.

Mereka berharap pemerintah tidak menutup mata mengingat fasilitas pendidikan tersebut sudah dinikmati oleh masyarakat, sementara pihak yang membangun justru dibiarkan merugi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab tersendatnya pembayaran puluhan paket proyek tahun 2024 tersebut.

Penulis : Agus Setiawan