Kementerian Lingkungan Hidup Perketat Penilaian Adipura, TPA Open Dumping Jadi Pelanggaran Fatal

RADAR KENDARI – Pemerintah daerah yang masih mengoperasikan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menggunakan sistem pembuangan terbuka atau open dumping terancam langsung gugur dalam seleksi Program Adipura.

Kebijakan tegas ini menjadi bagian dari skema baru Adipura yang diluncurkan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH).

Dalam skema terbaru tersebut, KLH/BPLH menetapkan dua pelanggaran yang secara otomatis menggugurkan kabupaten/kota dari penilaian Adipura, yakni keberadaan tempat penampungan sementara (TPS) liar dan TPA yang masih menerapkan metode open dumping.

Penegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tidak lagi memberikan ruang bagi daerah yang hanya mengandalkan kebersihan visual, sementara sistem pengelolaan sampahnya masih bermasalah.

TPA dengan metode open dumping dinilai berisiko menimbulkan pencemaran lingkungan. Sampah yang dibiarkan terbuka berpotensi terbawa aliran air permukaan menuju sungai hingga laut. Selain itu, rembesan air lindi (leachate) yang tidak terkendali dapat mencemari air tanah, rawa, dan danau.

Sekretaris Utama KLH/BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, menegaskan bahwa skema Adipura terbaru dirancang lebih objektif, transparan, dan berbasis indikator terukur.

“Untuk bisa meraih Adipura, sebuah kota harus memenuhi seluruh parameter secara sistematis. Tidak boleh ada TPS liar, TPA wajib minimal controlled landfill, dan minimal 25 persen sampahnya harus benar-benar terkelola,” ujar Vivien, lewat keterangan pers kepada media ini, Jumat (13/11/2026).

Artinya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menata taman, jalan, maupun ruang publik agar terlihat bersih. Kinerja pengelolaan sampah dari sumber hingga tempat pemrosesan akhir menjadi faktor penting dalam menentukan kelayakan sebuah daerah memperoleh penghargaan Adipura.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), timbulan sampah nasional pada 2025 diperkirakan mencapai lebih dari 50 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 juta ton berpotensi terbawa aliran sungai, kawasan pesisir, dan perairan menuju laut apabila tidak ditangani secara serius.

Kebocoran sampah ke perairan juga dapat memicu kerusakan ekosistem, termasuk eutrofikasi atau ledakan pertumbuhan alga yang menyebabkan penurunan kadar oksigen dan mengancam kelangsungan hidup biota air.

Untuk memastikan penilaian berjalan ketat, KLH/BPLH akan melakukan evaluasi secara berkala selama tujuh bulan berturut-turut. Penilaian dilakukan oleh pejabat struktural KLH/BPLH yang aktif melakukan pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota.

Program Adipura baru juga diarahkan untuk terintegrasi dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air serta Mutu Laut sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam implementasinya, pemerintah mendorong sistem pengelolaan sampah terpadu, mulai dari pemilahan di tingkat rumah tangga, pengumpulan sampah terpilah, pembangunan TPS3R, fasilitas daur ulang, hingga pengoperasian TPA yang hanya menerima residu.

KLH/BPLH memperkirakan kebutuhan investasi mencapai Rp300 triliun untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah nasional. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung pembangunan TPS3R, TPST, fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy), serta Refuse Derived Fuel (RDF).

Dalam skema baru ini, terdapat empat tingkatan penghargaan, yakni Kota Kotor, Sertifikat Adipura, Adipura, dan Adipura Kencana.

Vivien menegaskan, penilaian bukan sekadar mengejar penghargaan, melainkan mengukur keseriusan kepala daerah dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang benar-benar berjalan.

“Ini tidak sekadar soal nilai, namun keseriusan. Setiap angka mewakili keputusan strategis yang diambil kepala daerahnya. Tahun ini, penilaian tidak bisa dimanipulasi,” tegasnya.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan Indonesia Bebas Sampah 2029. Masyarakat juga didorong terlibat aktif melalui kebiasaan memilah sampah dari rumah, mengurangi penggunaan plastik, serta menekan volume sampah yang berakhir di TPA.

Editor : Agus Setiawan