Cegah ‘Titipan’ di Tender Proyek Kota Kendari, Gubernur LIRA Sultra Minta UKPBJ Independen

RADAR KENDARI – Proses tender proyek pembangunan yang tengah berjalan di Kota Kendari mendapat sorotan tajam dari Lumbung Informasi Rakyat  (LIRA) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Gubernur LIRA Sultra, Jefri Rembasa, mendesak agar UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) Kota Kendari tetap menjaga independensi dan profesionalisme mereka di tengah derasnya isu miring terkait adanya “paket titipan”.

Menurut Jefri, saat ini beredar kabar bahwa pemenang dari hampir seluruh proses tender proyek di Kota Kendari sebenarnya sudah diatur dan ditentukan sejak awal.

“Kami melihat ada indikasi pihak UKPBJ memenangkan beberapa perusahaan yang diduga merupakan titipan. Informasi yang beredar di lapangan menunjukkan bahwa hampir semua proses tender di Kota Kendari ini sudah jelas siapa calon pemenangnya,” ujar Jefri dalam keterangannya.

Dampak dari dugaan praktik tidak sehat ini dirasakan langsung oleh para pengusaha dan kontraktor lokal di Kota Kendari.

Jefri mengungkapkan bahwa banyak rekanan lokal yang telah memenuhi seluruh dokumen dan persyaratan administrasi secara lengkap, namun selalu berujung pada kekalahan.

Ia juga membeberkan adanya pola lama yang kembali terulang, di mana sebuah perusahaan yang sudah berada di peringkat pertama tiba-tiba digugurkan dengan alasan teknis yang dicari-cari, atau proses tendernya diulang kembali.

• Syarat Lengkap Tapi Tetap Kalah: Kontraktor lokal yang memenuhi syarat administrasi kerap tersingkir tanpa alasan yang transparan.
• Modus Evaluasi Ulang: Ditemukan indikasi adanya upaya mencari-cari kesalahan bagi perusahaan di peringkat teratas agar gugur, demi memuluskan langkah perusahaan titipan.
• Sektor Paling Rawan: Berdasarkan pantauan LIRA Sultra, sektor Pekerjaan Umum (PU) dan Pendidikan menjadi dua bidang yang paling banyak disorot terkait potensi kerawanan ini.

Menyikapi kondisi tersebut, LIRA Sultra meminta kepada Wali Kota Kendari untuk segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran UKPBJ Kota Kendari.

Selain itu, demi menjamin keadilan bagi seluruh pelaku usaha, Jefri meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pengawasan melekat secara langsung.

“Kami berharap kepada aparat penegak hukum, baik dari pihak Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk memantau dan mengawasi secara langsung proses tender di Kota Kendari. Langkah ini penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan para pengusaha lokal bisa mendapatkan hak yang adil dan transparan,” tegas Jefri.

LIRA Sultra menegaskan akan terus mengawal jalannya proses tender ini demi memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, bebas dari intervensi, serta mengedepankan asas keterbukaan informasi publik.

Pewarta media ini terus berupaya menghubungi Kepala UKPBJ Kendari untuk mendapatkan keterangan mengenai polemik ini.

Laporan : Agus Setiawan