Ilyas: Proses Pergantian Ketua DPRD Sultra Jangan Rampas Hak Hukum La Ode Tariala

waktu baca 5 menit
Senin, 16 Nov 2026 20:41 482 redaksi

RADAR KENDARI – Kuasa hukum La Ode Tariala, Ilyas, SH, MH, mengingatkan agar proses politik pergantian Ketua DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak mengabaikan hak hukum kliennya.

Ia menegaskan, keputusan internal Partai NasDem yang menjadi dasar pergantian Tariala harus tetap terbuka untuk diuji melalui mekanisme hukum.

Menurut Ilyas, persoalan yang dihadapi kliennya bukan sekadar pergantian jabatan Ketua DPRD Sultra. Lebih dari itu, terdapat sejumlah keputusan organisasi yang dipersoalkan, terutama terkait pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan keputusan Pergantian Antarwaktu (PAW) yang diterbitkan DPP Partai NasDem.

Ia menjelaskan, pencabutan KTA berdasarkan Keputusan Nomor 316-Kpts/DPP-NasDem/X/2026 tertanggal 12 Oktober 2026. Selanjutnya, DPP NasDem menerbitkan keputusan PAW Nomor 318-Kpts/DPP-NasDem/X/2026 tertanggal 16 Oktober 2026.

Namun, Ilyas mempersoalkan proses penerbitan kedua keputusan tersebut. Sebab, menurutnya, Tariala tidak pernah menerima surat panggilan, permintaan konfirmasi, maupun kesempatan menyampaikan klarifikasi sebelum keputusan diterbitkan.

“Yang kami persoalkan adalah prosesnya. Jangan sampai proses politik berjalan begitu cepat, sementara hak hukum seseorang justru diabaikan. Klien kami memiliki hak untuk mengetahui alasan pencabutan keanggotaannya, hak memberikan klarifikasi, dan hak mengajukan keberatan. Semua itu harus dihormati,” tegas Ilyas.

Ia juga mempertanyakan tudingan pembangkangan yang disebut menjadi alasan pemberhentian Tariala dari keanggotaan partai.

Menurutnya, hingga kini pihaknya belum mendapatkan penjelasan resmi mengenai dasar tuduhan tersebut, baik dari DPP maupun DPW Partai NasDem.

“Apakah alasan pemecatan itu pernah diungkapkan oleh NasDem, baik DPP maupun DPW? Faktanya, alasan tersebut tidak pernah diberikan. Terlebih soal klarifikasi, yang merupakan hak hukum dan wajib diberikan,” imbuhnya.

Ilyas menilai, kewenangan partai politik dalam mengambil keputusan terhadap kader bukanlah kewenangan tanpa batas. Setiap keputusan harus berlandaskan aturan organisasi dan peraturan perundang-undangan.

Ilyas mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan keberatan melalui Mahkamah Partai NasDem pada 30 Oktober 2026.

Pemberitahuan mengenai adanya sengketa juga telah disampaikan kepada DPRD Sultra, Gubernur Sultra, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra.

Bahkan, pihaknya kembali menyampaikan konfirmasi kepada DPP NasDem pada 9 dan 16 November 2026. Namun, hingga kini belum mendapatkan kepastian terkait penyelesaian keberatan tersebut.

“Kami tidak sedang meminta agar proses politik dihentikan tanpa dasar. Kami hanya meminta agar hak hukum klien kami tidak diabaikan. Jangan sampai karena proses pergantian sedang berjalan, kemudian ruang bagi klien kami untuk mencari keadilan menjadi tertutup,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengajuan keberatan bukan bentuk pembangkangan terhadap keputusan partai. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan hak kader yang dijamin dalam mekanisme penyelesaian perselisihan internal partai politik.

Ilyas merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, khususnya Pasal 32, yang mengatur penyelesaian perselisihan internal melalui Mahkamah Partai.

Ketentuan tersebut juga mengatur penyelesaian perselisihan internal partai politik paling lambat 60 hari.

“Undang-undang memberikan ruang kepada setiap anggota partai untuk mengajukan keberatan. Ada mekanisme, ada batas waktu, dan ada kewajiban untuk menyelesaikannya. Jangan sampai hak yang sudah diberikan oleh undang-undang justru kehilangan makna karena proses politik lebih dahulu dijalankan,” katanya.

Selain mempersoalkan substansi keputusan, Ilyas juga mempertanyakan proses penerimaan keberatan yang diajukan pihaknya ke Mahkamah Partai NasDem.

Ia menyebut berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari mendatangi langsung Mahkamah Partai pada 30 Oktober 2026 hingga mengirimkan dokumen gugatan melalui pos, email, dan WhatsApp resmi DPP NasDem.

Namun, menurutnya, berbagai upaya tersebut belum mendapatkan kepastian penyelesaian.

“Berbagai upaya sudah kita lakukan untuk pengajuan kepada Mahkamah Partai, mulai mendatangi secara langsung sejak tanggal 30 Oktober. Kemudian kami mengirim surat gugatan tersebut melalui pos, email, termasuk WhatsApp resmi dari DPP NasDem. Semua akses itu tertutup. Kami hanya meminta hak hukum, berikan keadilan kepada klien kami,” ungkapnya.

Ilyas meminta agar Tariala diberikan kesempatan menyampaikan klarifikasi sekaligus membuktikan bantahan terhadap tuduhan pembangkangan yang selama ini diarahkan kepadanya.

Ia juga menyoroti Surat Keterangan Nomor SKet-48/MP-ND/X/2026 tertanggal 27 Oktober 2026 yang menyatakan tidak terdapat sengketa terkait keputusan Nomor 316 dan 318.

Menurutnya, surat tersebut perlu mendapatkan penjelasan, mengingat pihak Tariala mengaku telah mengajukan keberatan pada 30 Oktober 2026.

“Kami ingin semuanya terang. Jika memang ada keputusan, jelaskan dasar dan prosesnya. Jika ada keberatan, berikan ruang untuk diperiksa dan diputus sesuai mekanisme. Jangan sampai seseorang sudah kehilangan hak politiknya, sementara hak hukumnya untuk mendapatkan penjelasan dan mengajukan keberatan belum memperoleh kepastian,” tegasnya.

Ilyas menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menghambat proses politik maupun mencampuri kewenangan lembaga legislatif. Namun, seluruh tahapan pergantian Tariala diminta tetap mempertimbangkan adanya keberatan yang sedang diperjuangkan.

Ia meminta DPRD Sultra, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya mencermati dokumen serta proses yang menjadi dasar pergantian tersebut agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Prinsipnya sederhana. Jangan karena kepentingan politik, kemudian hak hukum seseorang dikorbankan. Kami meminta semua pihak menghormati proses yang sedang berjalan. Klien kami adalah warga negara yang memiliki hak yang sama di hadapan hukum,” tandasnya.

Ia memastikan, Tariala akan tetap menempuh mekanisme yang tersedia dan mengikuti seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Ilyas, persoalan tersebut bukan semata-mata mempertahankan jabatan Ketua DPRD Sultra. Namun, menyangkut prinsip keadilan, kepastian hukum, serta hak setiap warga negara untuk membela kepentingannya melalui jalur yang disediakan.

“Jabatan bisa menjadi bagian dari proses politik. Tetapi hak hukum seseorang tidak boleh hilang hanya karena proses politik sedang berlangsung. Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara terbuka, objektif, dan sesuai hukum,” pungkasnya.

Penulis : Ambar
Editor : Agus Setiawan

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA