JMSI dan IHTP Dorong Mahasiswa Papua Pahami Geopolitik dan Tangkal Hoaks

RADAR KENDARI – Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak boleh dipandang sebatas kebijakan transfer anggaran semata.

Lebih dari itu, Otsus merupakan instrumen politik dan pembangunan vital yang dirancang untuk melindungi hak-hak Orang Asli Papua (OAP) di tengah pesatnya dinamika geopolitik internasional.

Hal tersebut ditegaskan oleh Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP), Filep Wamafma, saat memberikan kuliah umum bertajuk “Otonomi Khusus Papua dalam Perspektif Geopolitik Internasional” di Kampus I IHTP, Manokwari.

Menurut Filep, Otsus adalah bentuk komitmen nyata pemerintah pusat untuk membangun Papua melalui pendekatan khusus yang berbeda dari daerah lain.

Otsus berfungsi sebagai perekat hubungan antara pusat dan daerah sekaligus wadah afirmasi politik bagi OAP.

“Otsus Papua merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam membangun Papua. DPR orang Papua, bahkan ada kursi Otsus untuk dewan khusus orang Papua,” ujar Filep.

Ia menambahkan, keberadaan posisi strategis mulai dari gubernur, bupati, hingga ruang afirmasi di parlemen merupakan bukti hadirnya hak-hak politik bagi warga lokal.

Filep menyoroti bahwa isu perampasan tanah adat dan perlindungan masyarakat adat kini telah menjadi sorotan internasional.

Karakter pembangunan di Tanah Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain karena seluruh wilayah memiliki keterikatan adat yang kuat.

• Tidak Ada Tanah Tanpa Pemilik: “Di Papua tidak ada tanah kosong karena semuanya memiliki pemilik adat,” tegas Filep.
• Indikator Utama: Keberhasilan Otsus harus diukur dari sejauh mana negara mampu memproteksi OAP dan tanah ulayatnya, bukan sekadar dari besarnya dana yang digelontorkan.
• Arah Otsus: “Ketika Otsus gagal memproteksi OAP, dengan sendirinya Otsus kehilangan arah. Jika Otsus gagal, kira-kira strategi apa lagi yang negara kasih buat Papua?” kritiknya.

Di sisi lain, Filep mendorong agar Papua mulai menyiapkan kemandirian ekonomi berbasis pengelolaan potensi sumber daya alam dan energi lokal agar tidak terus-menerus bergantung pada skema dana Otsus.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, mengajak mahasiswa melihat isu Otsus Papua dari kacamata geopolitik global.

Berkaca dari sejarah berbagai negara, dinamika dan keberlangsungan suatu wilayah selalu dipengaruhi oleh sejarah, konflik, hingga kesepakatan internasional.

Teguh juga menekankan pentingnya peran pers dan media siber dalam menjaga kondusivitas daerah:

Pertama, Informasi Akurat: Media bertanggung jawab menyajikan berita objektif demi menjaga persatuan bangsa.

Kedua, Perlawanan Terhadap Hoaks: JMSI berkomitmen menangkal narasi bohong (hoax) yang berpotensi memecah belah masyarakat di Papua.

Kuliah umum ini berlangsung interaktif dan dihadiri oleh sekitar 50 mahasiswa perwakilan dari IHTP, Universitas Caritas Indonesia (Uncri), serta Universitas Papua (Unipa).

Editor : Agus Sertiawan