Mediasi DPRD Sultra: PT CNI Janji Transparansi Program Kesejahteraan Masyarakat Kolaka

waktu baca 2 menit
Sabtu, 19 Jul 2025 07:00 106 radarkendari.id

RADARKENDARI.ID – Kendari, Sulawesi Tenggara – DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil menengahi polemik antara Konsorsium LSM Kolaka dan PT Ceria Nugraha Indotama (CNI).

Pertemuan mediasi yang dipimpin Sekretaris Komisi III DPRD Sultra, Wahyu Sulaeman, di ruang rapat Komisi III DPRD Sultra, Selasa (15/07/2025) ini menghasilkan kesepakatan positif.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan agar PT CNI  meningkatkan transparansi terkait enam pilar program prioritas masyarakat (PPM) di Kolaka.

Sebelumnya, Konsorsium LSM Kolaka menggelar aksi protes di DPRD Sultra pada Selasa (15/7/2025), menuntut PT CNI memenuhi enam pilar PPM yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi tambang.

Keenam pilar tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan infrastruktur.

Ketua Konsorsium LSM Kolaka, M. Nasrul Massi,  menyatakan keprihatinannya atas  apa yang dianggapnya sebagai pengabaian kesejahteraan masyarakat oleh PT CNI.

Namun, setelah dilakukan mediasi, terungkap bahwa PT CNI  sebenarnya telah melaksanakan program-program tersebut.

Kurangnya publikasi dan komunikasi yang efektif menjadi penyebab utama miskomunikasi dengan masyarakat dan Konsorsium LSM Kolaka.

Wakil dari PT CNI, Kenny Rochlim menyatakan komitmen perusahaan untuk  meningkatkan transparansi dan  memperlihatkan data-data terkait realisasi keenam pilar PPM tersebut.

Pihak perusahaan bahkan mengundang Konsorsium LSM Kolaka untuk berkunjung ke perusahaan dan melihat langsung bukti-bukti tersebut.  Data juga akan diserahkan ke DPRD Sultra untuk kemudian diakses publik.

DPRD Sultra, melalui Sekretaris Komisi III, Wahyu Sulaeman,  mengapresiasi penyelesaian damai ini dan menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat.

“Kami akan terus memantau pelaksanaan program PPM PT CNI untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Kolaka terpenuhi,” ungkap Wahyu.

“Langkah ini diharapkan dapat mencegah konflik serupa di masa mendatang dan membangun hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan pertambangan dan masyarakat sekitar,” pungkasnya.

Penulis : Agus Setiawan

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA