Kendari – Pemerintah tengah berupaya menurunkan efek Gas Rumah Kaca (GRK). Upaya itu dilakukan dalam rangka pengendalian perubahan iklim dan mewujudkan Indonesia Zero emisi pada 2030.
Gubernur Sultra, yang diwakili Plh. Sekda Sultra, Suharno mengapresiasi program Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Menurutnya, program tersebut sangat positif dalam menjaga lingkungan dan keberlangsungan hidup makhluk dimuka bumi. “Kami sangat mendukung program ini. Tahap awal dilaksanakan sosialisasi dalam rangka menyusun rencana aksi sehingga program ini bisa diimplementasikan untuk menjaga lingkungan,” ungkap Suharno usai Sosialisasi Program FOLU Net Sink di Claro Kendari, Rabu (08/03/2023).
Sebagai bentuk dukungan, pihaknya melalui instansi terkait seperti Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) akan berperan aktif dalam mensosialisasikan program dan menyusun rencana aksi penanganan masalah lingkungan ini.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri LHK Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) , Tasdiyanto mengungkapkan, latar belakang dihadirkannya program FOLU Net Sink menimbang penurunan kondisi lingkungan akibat Gas Rumah Kaca (GRK)
“Pemerintah berusaha keras membatasi kenaikan rata-rata suhu di bawah 20 celcius dari tingkat pre-industrialisasi dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga dibawah 1,5 celcius,” ungkap Tasdiyanto.
Tasdiyanto tak menampik jika perubahan iklim yang terjadi dipengaruhi oleh perilaku manusia yang belum bijak dalam memanfaatkan hutan seperti untuk transportasi, industri pertambangan dan kegiatan lainnya yang menghasilkan gas karbon.
“Pemerintah harus mempertahankan tutupan hijau bumi. Contoh wilayah bekas tambah harus dihijaukan kembali. Jikan dikelola dengan baik maka akan sangat baik bagi lingkungan. Bahkan bisa membawa manfaat dari sisi PAD karena lahan eks tambang bisa disulap jadi spot wisata baru di Sultra,” kata Tasdiyanto.
Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan FOLU Net Sink dalam rangka menjaga lingkungan dari sisi perubahan iklim dan penurunan emisi GRK.
Senada, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK, Erik Teguh Primantoro mengatakan implementasi program FOLU Net Sink sangat penting dalam rangka upaya penurunan angka GRK dari sektor kehutanan dan lahan.
“Program ini sangat baik akan meningkatkan cadangan karbon atau emisi negative pada Tahun 2030,” ujarnya.
Disisi lain, program FOLU Net Sink 2030 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri LHK Nomor 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2022. “Dalam strategi FOLU NET Sink berisikan tentang detail rencana operasional aksi mitigasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca,” ungkap Erik.
Sebelumnya, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XXII Kendari Pernando Sinabutar mengungkapkan, hadirnya perpres terkait pengendalian emisi GRK ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Indonesia’s FOLU Net Sink untuk Pengendalian Perubahan Iklim.
Pernando menjelaskan, agenda FOLU Net Sink Indonesia Tahun 2030 merupakan langkah sistematis yang dibangun dalam upaya penurunan emisi GRK pada sektor kehutanan dan lahan. Agenda ini merupakan program kegiatan pengelolaan hutan dan lahan dalam berbagai aspek yang secara resistance diharapkan akan meningkatkan cadangan karbon atau emisi negative pada Tahun 2030.
”Setelah penetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2022, selanjutnya disusunlah Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink yang berisi tentang detail rencana operasional aksi mitigasi penurunan emisi GRK,” ungkap Pernando.
Pernando Sinabutar menyebutkan bahwa untuk menyampaikan kebijakan, strategi, dan rencana untuk implementasi aksi mitigasi kepada seluruh masyarakat di Provinsi Sultra, KLHK yang dimotori oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
Lebih lanjut Kepala Balai menyebutkan bahwa sosialisasi ini sangat penting, sebagai upaya KLHK untuk membumikan, menggaungkan serta menyebarluaskan komitmen Pemerintah Indonesia, dalam penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) melalui Indonesia’s FOLU Net Sink Tahun 2030 ini.
Oleh karena itu, dukungan Gubernur Provinsi Sultra, pemangku kebijakan di daerah, akademisi, lembaga mitra KLHK, NGO, masyarakat, media, dan stakeholder lainnya sangat diperlukan, sehingga implementasi Indonesia’s FOLU Net Sink dapat diwujudkan.
Pernando Sinabutar menambahkan bahwa sosialisasi pada tingkat Sub Nasional ini diharapkan dapat memberikan masukan dari berbagai pihak, yang akan dijadikan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink Tahun 2030 Provinsi Sultra pada Workshop I.
Sekedar informasi, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen kepada dunia internasional dalam penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) dengan meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, untuk mencapai tujuan global dalam rangka membatasi kenaikan rata-rata suhu global di bawah 20C dari tingkat pre-industrialisasi dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga dibawah 1,50C.
Komitmen itu telah dinyatakan dalam dokumen Nationally Determined Contributions (NDCs) yang memuat komitmen target penurunan emisi GRK sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41b persen dengan dukungan internasional pada Tahun 2030 dibandingkan business as usual (BAU). Inilah yang menjadi dasar pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan FOLU Net Sink 2030. (rls)
Discussion about this post