RADARKENDARI.ID – Konawe Utara, Sulawesi Tenggara — Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, yang dipimpin oleh Bupati H. Ikbar, S.H., M.H., dan Wakil Bupati H. Abuhaera, S.Sos., M.Si., menegaskan kembali komitmennya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Tekad ini dibuktikan dengan partisipasi aktif pemerintah daerah dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dengan mengusung slogan “Berani Mengisi, Habisi Korupsi”, duet kepemimpinan ini tidak hanya menjadikan slogan tersebut sebagai jargon semata, melainkan sebagai seruan nyata untuk membangun kesadaran kolektif dalam memerangi korupsi di segala lini.
“SPI adalah cermin integritas birokrasi kita. Ini adalah potret nyata dari upaya kita mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Ikbar pada Senin (25/8/2025).
Menurutnya, survei ini merupakan alat ukur krusial untuk memetakan sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam menutup celah praktik korupsi.
Berbeda dengan audit keuangan yang berfokus pada angka, SPI mengukur integritas berdasarkan pengalaman dan persepsi langsung dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pegawai internal, dan para ahli.
Hasilnya akan menjadi tolok ukur penting untuk menilai kerentanan lembaga publik terhadap korupsi.
Untuk mencapai tujuannya, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara telah menyusun strategi komprehensif, mulai dari sosialisasi masif kepada masyarakat, peningkatan keterbukaan informasi publik, hingga optimalisasi layanan berbasis digital.
Layanan digital ini diharapkan bisa meminimalisasi interaksi tatap muka yang berpotensi memicu pungutan liar.
“SPI memberikan kita mekanisme evaluasi yang objektif, langsung dari suara rakyat. Ini adalah kesempatan kita untuk membangun kembali kepercayaan tersebut,” tambah Bupati Ikbar.
Wakil Bupati Abuhaera juga menekankan bahwa slogan “Berani Mengisi, Habisi Korupsi” adalah ajakan untuk memutus mata rantai budaya permisif terhadap korupsi.
“Dengan berani mengisi survei, kita sejatinya sedang berani melawan korupsi,” tegasnya.
Sejak awal memimpin, Ikbar dan Abuhaera telah menjadikan integritas sebagai pilar utama kebijakan, yang diwujudkan melalui reformasi birokrasi, penerapan sistem merit, dan pembatasan potensi konflik kepentingan.
Namun, mereka menyadari bahwa aturan saja tidak cukup. Integritas harus menjadi budaya yang tumbuh dari partisipasi aktif masyarakat.
“Tidak ada kompromi terhadap korupsi. Konawe Utara harus mampu berdiri sejajar dengan daerah-daerah yang dikenal akuntabel,” tutup Abuhaera.
Tagline ini menjadi manifestasi perlawanan kolektif yang menegaskan bahwa masa depan Konawe Utara didasarkan pada integritas, kebersihan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.
Editor : Agus Setiawan
Discussion about this post