Kendari – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI berkomitmen meningkatkan jumlah akreditasi seluruh perpustakaan yang ada di daerah termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Itu diwujudkan lewat workshop akreditasi perpustakaan yang digelar di Kota Kendari, Rabu (15/03/2023).
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas RI, Adin Bondar mengatakan, workshop penting dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah perpustakaan terakreditasi di daerah.
Untuk meraih status perpustakaan terakreditasi, pengelola dan pembina perpustakaan di daerah wajib mengetahui dan memenuhi sembilan komponen standar agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan saat ini dan perkembangan mendatang. Perubahan tersebut untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan yang berkembang di masyarakat.
“Untuk itu dilaksanakan kegiatan workshop akreditasi perpustakaan ini yang bertujuan memberikan pemahaman instrumen baru, dan meningkatkan kemampuan para peserta sebagai pembina ataupun pengelola perpustakaan dalam penilaian kinerja perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan atau SNP dengan mempraktekkan langsung menggunakan instrumen baru yang disempurnakan,” ungkap Adin Bondan.
Senada, Perwakilan Asesor Senior Perpusnas RI, Bambang Supriyo Utomo mengatakan workshop dilaksanakan dalam rangka mematangkan pengelola perpustakaan didaerah untuk memajukan perpustakaannya.
“Kami bangun kesadaran mereka untuk tidak menganggap perpustakaan sebagai barang mati. Melainkan Perpustakaan itu dinamis sebagai tempat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkompetisi. Jadi pengelola dan penyelenggara perpustakaan harus digerakkan secara cepat, tepat dan akurat. Perpustakaan tidak boleh pasif namun harus dinamis,” ungkap Bambang.
Bambang menyebut, terdapat sembilan (sebelumnya enam) komponen akreditasi perpustakaan, yakni koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, pelayanan perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, dan 3 komponen pendukung yaitu inovasi dan kreativitas, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) dan indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM).
“Karena saat ini kita sudah memasuki era globalisasi, maka masyarakat tidak hanya memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat membaca, tapi harus melek literasi. Perpustakaan bukan barang mati tapi harus menjadi motor pembangunan nasional,” Cetus Bambang.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sultra, Nurlena Harahap menyambut baik pelaksanaan workshop akreditas perpustakaan di Bumi Anoa. Menurutnya, workshop tersebut sangat penting dalam menggenjot akreditas perpustakaan didaerah.
Nurlena mengungkapkan, di Sultra dari sekira 5.000 perpustakaan tercatat baru 77 perpustakaan yang terakreditasi. Sehingga ia berharap workshop kali ini bisa menggenjot akreditasi perpustakaan didaerah terutama di 17 Kabupaten/Kota Se-Sultra.
Ia menambahkan, pihaknya berupaya mengimplementasikan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) untuk merubah mindset masyarakat yang selama ini menganggap perpustakaan hanya sebagai gudang buku tapi sesungguhnya perpustakaan adalah tempat berkegiatan masyarakat.
“Kami terus mendorong perpustakaan kabupaten kota untuk menggunakan perpustakaan itu sebagai kegiatan komunitas. Komunitas yang ada dimasyarakat untuk mensejahterakan masyarakat,” kata Nurlena.
“Kami mengundang seluruh komponen masyarakat misalnya yang punya produk UMKM bisa berkegiatan diperpustakaan. Karena Insya Allah kami akan menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (rls)
Discussion about this post