Pertamina Apresiasi Polda Sultra, 13 Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi Diungkap

RADAR KENDARI – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengapresiasi langkah tegas Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan dan penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) serta LPG bersubsidi di wilayah Sultra.

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul pengungkapan 13 laporan polisi terkait dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi selama periode Oktober hingga November 2026.

Dalam penanganan 13 perkara tersebut, Polda Sultra bersama jajaran telah menetapkan 18 orang sebagai tersangka.

Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya 14.780 liter Biosolar, 3.183 liter Pertalite, dan 433 tabung LPG 3 kilogram. Polisi juga menyita sejumlah kendaraan serta peralatan yang diduga digunakan untuk menjalankan praktik penyalahgunaan energi bersubsidi.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan melalui sejumlah satuan kepolisian, baik di tingkat Polda maupun jajaran kepolisian resor.

Beberapa di antaranya adalah dugaan penyelundupan LPG 3 kilogram dan Pertalite di wilayah Konawe, pengamanan 450 liter Biosolar B50 di Kota Kendari yang diduga akan dijual kembali ke lokasi pertambangan, serta pengungkapan pengangkutan 246 tabung LPG 3 kilogram yang rencananya dikirim ke Morowali, Sulawesi Tengah.

Sejumlah kasus lainnya juga berhasil diungkap melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud), Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam), serta jajaran Polres di wilayah Sulawesi Tenggara.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengatakan pengawasan dan penegakan hukum memiliki peran penting dalam memastikan distribusi energi bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.

“Kami mengapresiasi langkah tegas Polda Sulawesi Tenggara beserta seluruh jajaran dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Sinergi ini sangat penting untuk menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran,” ujar Lilik dalam keterangan resminya, Kamis (12/11/2026).

Ia menegaskan, Pertamina akan terus mendukung upaya pengawasan dan penegakan hukum melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum serta penguatan sistem pengendalian penyaluran energi bersubsidi di lapangan.

Dari sisi internal, Pertamina Patra Niaga juga memperkuat pengawasan distribusi melalui program Subsidi Tepat, pemanfaatan sistem digital untuk memantau transaksi BBM di SPBU, serta pemeriksaan berkala terhadap lembaga penyalur BBM dan LPG.

Koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan terkait juga terus dilakukan untuk mengidentifikasi serta menindaklanjuti indikasi penyimpangan distribusi.

Pertamina bahkan menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi kepada lembaga penyalur resmi apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Sanksi yang dapat diberikan mulai dari tindakan administratif, penghentian sementara penyaluran, hingga pemutusan hubungan usaha, dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat pelanggaran.

Sebagaimana diketahui, distribusi BBM dan LPG bersubsidi telah diatur melalui sejumlah regulasi pemerintah, di antaranya Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM.

Sementara penyaluran LPG tabung 3 kilogram diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019.

Pertamina mengimbau masyarakat agar membeli BBM dan LPG bersubsidi melalui lembaga penyalur resmi serta menggunakannya sesuai peruntukan. Masyarakat juga diminta tidak melakukan penimbunan, pengangkutan, maupun penjualan kembali energi bersubsidi secara ilegal.

Untuk informasi maupun pengaduan terkait produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center (PCC) 135 yang beroperasi selama 24 jam.

Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menegaskan komitmennya menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran, melalui kolaborasi bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Editor : Agus Setiawan