Selamat Hari Desa, Maaf Namamu Kami Hapus

Peringatan Hari Desa kembali dirayakan dengan semarak. Berbagai daerah menggelar seremoni, diskusi, dan panggung apresiasi yang menampilkan wajah optimisme pembangunan desa.

Dalam narasi resmi, desa digambarkan sebagai pusat kemajuan dan kemandirian bangsa, sementara pendamping desa disebut sebagai salah satu pilar penting yang menopang proses tersebut.

Namun, di balik kemeriahan itu, ada kenyataan sunyi yang jarang dibicarakan: sejumlah pendamping desa mendapati namanya tidak lagi tercantum dalam Surat Keputusan (SK), tanpa penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengabdian yang dijalani bertahun-tahun seolah terhenti oleh keputusan administratif yang datang tanpa ruang dialog.

Para pendamping ini bukan sekadar pelengkap kebijakan. Banyak di antara mereka merupakan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang telah mengikuti sertifikasi resmi, melalui proses seleksi, pelatihan, dan uji kompetensi yang ketat.

Negara sendiri yang menyatakan mereka layak mendampingi desa. Di lapangan, tidak sedikit pendamping yang menghabiskan lebih banyak waktu di desa dibandingkan bersama keluarga, hadir dalam musyawarah, menyelesaikan konflik, hingga mendampingi desa menghadapi kegagalan program.

Ironisnya, seluruh rekam jejak itu sering kali tidak menjadi pertimbangan utama ketika keputusan penghapusan nama dari SK diambil.

Tidak ada penjelasan terbuka mengenai indikator kinerja, tidak ada mekanisme keberatan yang memadai, dan tidak ada kejelasan evaluasi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, praktik semacam ini patut dikritisi.

Situasi menjadi semakin memilukan ketika sebagian pendamping yang terdampak berada dalam kondisi personal yang sulit.

Di tengah bencana yang melanda Aceh dan Sumatera, ada pendamping yang sedang berduka karena kehilangan anggota keluarga, sekaligus harus menerima kenyataan pahit kehilangan pekerjaan.

Pada titik ini, kebijakan negara terasa sangat jauh dari nilai empati dan perlindungan sosial yang selama ini dikampanyekan.

Hari Desa sejatinya bukan hanya perayaan simbolik, melainkan momentum refleksi. Pembangunan desa tidak semata-mata diukur dari laporan serapan anggaran atau jumlah inovasi, tetapi juga dari bagaimana negara memperlakukan manusia yang menjalankan kebijakan di garis terdepan.

Pendamping desa adalah jembatan antara regulasi dan realitas sosial, antara pusat dan pinggiran.

Yang lebih mengkhawatirkan, ketidakjelasan sistem ini berpotensi menciptakan iklim ketakutan struktural.

Pendamping desa bekerja dalam ketidakpastian: hari ini diapresiasi, esok bisa tersingkir tanpa penjelasan. Dalam situasi seperti itu, sulit berharap pendamping berani bersikap kritis dan independen. Padahal, keberanian menyampaikan realitas di lapangan adalah syarat utama pembangunan desa yang sehat.

Di sinilah peran penentu kebijakan, khususnya Menteri Desa, menjadi krusial. Membangun desa tidak cukup dengan slogan dan panggung perayaan.

Ia menuntut keberanian untuk membenahi sistem internal, termasuk tata kelola sumber daya manusia pendampingan desa. Evaluasi harus berbasis kinerja yang terukur, proses harus transparan, dan keputusan harus manusiawi.

Dengan sedikit nada ringan, barangkali perlu diingat bahwa pendamping desa bukan flashdisk, yang bisa dicabut sewaktu-waktu tanpa prosedur yang jelas.

Mereka juga bukan properti seremoni Hari Desa, yang tampil di panggung saat perayaan lalu menghilang setelahnya. Mereka adalah manusia dengan keluarga, beban psikologis, dan hak atas kepastian kerja.

Jika pembangunan desa ingin benar-benar berkelanjutan, maka keadilan bagi para pendampingnya harus menjadi bagian dari agenda utama.

Tanpa itu, peringatan Hari Desa berisiko menjadi ritual tahunan yang meriah di atas persoalan yang terus dipendam.

Sebab yang paling berbahaya bukan hanya pendamping yang tersingkir dari SK, melainkan kepercayaan yang perlahan hilang terhadap sistem pembangunan desa itu sendiri.**