Nelayan di Kendari Menjerit, Kuota Solar Subsidi Dinilai Tak Cukup untuk 368 Kapal dan Bagan

KENDARI – Krisis pasokan solar subsidi kembali dikeluhkan para nelayan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Minimnya kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disalurkan ke sejumlah SPBN dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan ratusan kapal nelayan yang setiap hari beroperasi di perairan Kendari.

Berdasarkan data yang dihimpun, total kuota solar subsidi yang tersalur di tiga SPBN di Kendari mencapai 908 ribu kiloliter (KL). Rinciannya, SPBN Jayanti sebesar 400 ribu KL, SPBN Lapulu 380 ribu KL, dan SPBN Lelang Sodoha sebanyak 128 ribu KL.

Namun, kuota tersebut disebut belum mampu memenuhi kebutuhan operasional sekitar 368 kapal dan bagan nelayan yang menggantungkan aktivitas melaut pada BBM subsidi.

Akibat keterbatasan pasokan, banyak kapal nelayan dilaporkan terpaksa parkir di kawasan Pantai Kebi, Teluk Kendari hingga Tondonggeu karena kehabisan bahan bakar.

“Penggunaan BBM untuk melaut bisa mencapai 100 liter per hari. Kalau kami cuma dapat 600 liter, berarti hanya bisa melaut enam hari. Setelah itu harus pulang karena BBM habis,” ungkap La Ode salah seorang nelayan kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).

Para nelayan mengaku pembagian BBM subsidi di SPBN dilakukan berdasarkan ukuran kapal.

Di SPBN Sodoha misalnya, kapal nelayan disebut hanya memperoleh sekitar 400 hingga 800 liter untuk jatah 10 hari. Sementara di SPBN Lapulu dan Jayanti, kapal pas kecil mendapatkan sekitar 200 liter dan kapal pas besar sekitar 800 liter.

Keluhan serupa juga disampaikan Muhammadong, salah seorang pengusaha nelayan di Kendari. Ia mengungkapkan jatah BBM yang diterima setiap pekan sangat terbatas dibanding kebutuhan operasional kapal.

“Saya biasanya dapat kuota 500 liter per minggu. Ada juga kapal GT 29 yang dapat sekitar satu ton per minggu,” katanya.

Selain kuota terbatas, nelayan kecil juga mengaku kesulitan mengakses solar subsidi akibat persyaratan administrasi yang dianggap rumit dan prosedur yang panjang.

Kondisi ini memaksa sebagian nelayan membeli BBM non-subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal. Dampaknya, biaya operasional meningkat dan aktivitas penangkapan ikan menjadi tidak maksimal.

Padahal, hasil tangkapan nelayan Kendari selama ini menjadi salah satu pemasok kebutuhan ikan di berbagai daerah seperti Morowali di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan hingga untuk kebutuhan ekspor.

Para nelayan dan pengusaha perikanan kini mendesak pemerintah daerah, DPRD hingga pihak SPBN untuk segera mengajukan penambahan kuota BBM subsidi ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Mereka berharap Pemerintah Kota Kendari dapat mengambil langkah cepat dengan merekomendasikan penambahan kuota solar subsidi demi menjaga keberlangsungan sektor perikanan di daerah tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka sebelumnya menyatakan stok BBM di Sultra dalam kondisi aman dan meminta masyarakat tidak panik.

Pemerintah Provinsi Sultra disebut terus berkoordinasi dengan Pertamina terkait distribusi pasokan BBM, terutama untuk wilayah kepulauan.

Namun hingga kini, para nelayan mengaku belum merasakan adanya tambahan kuota di lapangan.

Di sisi lain, pihak PT Pertamina Patra Niaga Kendari melalui perwakilan komunikasi relasi, Okky, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon.

Penulis : Agus Salim Patunru
Editor : Agus Setiawan