Kekosongan Komisioner KI Provinsi Sultra Berlarut, Kadis Kominfo Pilih Bungkam

RADAR KENDARI – Sikap Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait kekosongan komisioner Komisi Informasi (KI) Sultra periode 2026–2030 menjadi sorotan.

Pasalnya, hingga kini belum ada kepastian mengenai proses seleksi komisioner baru setelah masa jabatan anggota periode 2022–2026 berakhir.

Saat dikonfirmasi pewarta media ini pada Selasa (10/11/2026), Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, enggan memberikan tanggapan terkait belum dilaksanakannya seleksi komisioner KI Sultra yang baru.

Sebelumnya, Mantan Panitia Seleksi (Pansel) KI Sultra, Arafat, menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya telah mempersiapkan proses seleksi anggota baru sebelum masa jabatan komisioner sebelumnya berakhir.

“Pertama, periode Komisi Informasi (KI) memang sudah berakhir. Harusnya memang sudah diseleksi oleh tim yang ditentukan pemerintah,” ujar Arafat, Jumat (6/11/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, proses seleksi calon anggota KI Sultra periode 2026–2030 sebenarnya telah diagendakan oleh Dinas Kominfo Sultra pada Tahun 2026.

Namun, rencana tersebut tidak berjalan setelah terjadi dinamika pergantian kepala dinas. Agenda seleksi disebut dibatalkan dengan alasan keterbatasan anggaran.

Batalnya proses seleksi itu kemudian mendorong komisioner KI Sultra periode 2022–2026 berkoordinasi dengan Komisi I DPRD Sultra pada 27 April 2026.

Koordinasi tersebut ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Sultra dan Dinas Kominfo. Dalam pertemuan itu disepakati perlunya evaluasi serta pengujian landasan hukum terkait kemungkinan perpanjangan masa jabatan komisioner.

Untuk memastikan dasar hukumnya, permohonan pengkajian kemudian diarahkan kepada Inspektorat dan Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Sultra.

Meski persoalan tersebut telah bergulir sejak beberapa bulan lalu, kepastian mengenai kelanjutan proses seleksi komisioner KI Sultra periode 2026–2030 masih menjadi tanda tanya.

Media ini masih berupaya memperoleh keterangan resmi dari Dinas Kominfo Sultra terkait agenda seleksi, alasan keterbatasan anggaran, serta langkah yang akan ditempuh pemerintah provinsi untuk memastikan keberlanjutan kelembagaan Komisi Informasi Sultra.

EDITOR : AGUS SETIAWAN