Kendari – Kementerian Keuangan RI mencatat realisasi Dana Desa (DD) di Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga per 7 November 2022 telah mencapai 85,5 persen atau sebesar Rp 1,25 triliun dari total pagu Rp1,46 triliun.
Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A Kanwil DJPb Sultra Muhammad Amin Hidayatullah mengungkapkan, realisasi DD di Sultra terdiri dari DD Reguler Non-BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebesar Rp 761,8 miliar dan BLT Desa sebesar Rp 490 miliar untuk 136.111 KPM (Keluarga Penerima Manfaat).
Lanjut dia, DD reguler Non-BLT disalurkan secara bertahap (3 tahap) dan sampai dengan sekarang sudah berada pada tahap III, dimana baru 579 dari 1.908 yang telah mencairkannya.
Sementara, BLT Desa dilaksanakan selama 12 bulan yang disalurkan setiap triwulanan dengan besaran Rp 300 ribu per KPM. “Saat ini BLT Desa triwulan IV 2022 baru salur pada 772 dari 1.908 desa,” ungkap Muhammad Amin, kemarin.
Amin mengungkapkan, Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) dan Buton Selatan (Busel) merupakan 2 dari 15 pemda yang telah menyelesaikan penyaluran DD 100 persen Sementara Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menjadi pemda yangcapaian realisasinya paling rendah yakni baru 76,2 persen.
“Hal tersebut dikarenakan belum ada satupun desa sejumlah 336 desa di Konawe Selatan yang mengajukan penyaluran DD Reguler non BLT tahap III dan BLT Desa triwulan IV,” ungkap Amin.
Guna mempercepat penyerapan DD, Muhammad Amin meminta pemda mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional di desa melalui program perlinsos BLT Desa diwujudkan dengan kewajiban anggaran BLT Desa minimal 40 persen. ” Ini (BLT Desa) merupakan pemanfaatan dana desa terbesar,” ungkapnya.
Prioritas selanjutnya, kata Muhammad Amin adalah melalui penguatan ketahanan pangan dan hewani dengan kewajiban alokasi minimal 20 persen di mana pemanfaatannya tersebut per tanggal 7 Nov 2022 telah terealisasi sebesar Rp 28,02 miliar.
Ia menambahkan, pimpinan daerah dapat memberikan dukungan dalam percepatan penyaluran DD. Diperlukan komitmen yang kuat agar realisasi belanja penggunaan DD dapat sesegara mungkin diinput atau direkam pada aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk pemdes dan aplikasi Omspan (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) untuk pemda.
“Hal ini karena perekaman realisasi penggunaan DD tersebut akan mempengaruhi proses penyaluran DD tahap selanjutnya. Pengajuan penyaluran DD oleh pemda agar tidak menunggu terkumpul cukup banyak jumlah desa yang siap dokumen persyaratannya, agar desa-desa yang sudah siap dapat segera menerima pencairan DD tanpa menunggu kesiapan desa lainnya,” pungkasnya.
Sekedar informasi, pemberian BLT Desa merupakan kelanjutan dari Kebijakan DD tahun 2021, bahkan dipertegas dengan kewajiban alokasi anggaran minimal 40 persen dari total pagu DD yang dikelola.
Namun fakta di lapangan, ternyata ada beberapa desa yang jumlah KPM BLT Desa-nya lebih kecil dari alokasi anggaran 40 persen yang diwajibkan tersebut.
Selisih anggaran dimaksud dinamakan dengan Dana Realokasi BLT Desa. Dana Realokasi BLT Desa tersebut baru disalurkan kembali mulai bulan September 2022, dan realisasi per 7 November 2022 sebesar Rp30,12 miliar untuk 427 desa.
Perlu diketahui pula, sebanyak 15 Kabupaten di Sultra hingga per 7 November 2022 telah menyalurkan sebanyak 1,25 triliun DD. Rinciannya, Busel telah tersalur sebesar Rp 50,3 miliar (100 persen), Koltim Rp 87,32 miliar (100 persen), Buton Rp 61 miliar dari pagu Rp 65,13 miliar (96,6 persen), dan Konut Rp 100,88 miliar dari pagu Rp 113,9 miliar (89,1 persen).
Selanjutnya, Kabupaten Kolaka telah merealisasikan DD sebesar Rp 69,11 miliar dari pagu Rp 78,05 miliar (88,5 persen), Kabupaten Bombana Rp 82,6 miliar dari pagu Rp 94,57 miliar (87,3 persen), Buteng Rp 47,7 miliar dari pagu Rp 54,19 miliar (86,9 persen), dan Kolut Rp 95,98 miliar dari pagu Rp 111,31 miliar (86,2 persen).
Berikutnya, Kabupaten Wakatobi telah terrsalur sebesar Rp 49,72 miliar dari pagu Rp 57,83 miliar (86 persen), Butur Rp 48,47 miliar dari pagu Rp 56,75 miliar (85,4 persen), Konawe Rp 178,49 miliar dari pagu Rp 210 miliar (84,8 persen), dan Mubar Rp 56,36 miliar dari pagu Rp 68,18 miliar (82,7 persen).
Terakhir DD juga disalurkan di Muna sebesar Rp 89,74 miliar dari pagu Rp 109,5 miliar (82 persen), Konkep Rp 52,29 miliar dari pagu Rp 64,97 miliar (80,5 persen), terakhir Kabupaten Konsel hanya merealisasikan Rp 186,41 miliar dari pagu Rp 244,64 miliar (76,2 persen). (Red)
Discussion about this post