Menanti Putusan MK “Pemilu” Terbuka atau Tertutup, Pakar Ilmu Pemerintahan UMK : Pemilih Utamakan Rasionalitas pada Pemilu
Kendari – Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengumumkan putusan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) pada 15 Februari 2023. Putusan MK ini akan menentukan sistem pemilu ditanah air apakah dilaksanakan secara tertutup atau terbuka.
Merespons hal tersebut, Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) Andi Awaluddin Ma’ruf meminta seluruh pihak termasuk masyarakat tidak mempermasalahkan sistem pemilu proporsional tertutup maupun terbuka.
Ia berharap, masyarakat selaku pemilih hak suara untuk tenang karena sistem pemilu proporsional terbuka maupun tertutup sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, dirinya lebih menekankan pentingnya integritas pemilih dalam menghadapi pemilu tertutup maupun terbuka.
“Kalau masyarakat sadar akan pentingnya pemilu (tertutup/terbuka) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kedepannya, walau pun (pemilu) terbuka dan tertutup itu menentukan pilihannya berbasis rasionalitas, integritas. Pemilih wajib mengutamakan rasionalitas dalam memilih wakilnya pada pemilu,” ungkapnya.
Disisi lain, Andi Awaluddin Ma’ruf menjelaskan kelebihan dan kekurangan sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka. Menurutnya, sistem pemilu tertutup kelebihannya ideologi partai seperti yang dianut beberapa partai besar sepeti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap terjaga.
“Jadi polarisasi pemilih itu berbasis bagaimana keterwakilan idiologis masyarakat. Kemudian dengan sistem ini mesin partai yang jalan. Kalau terbuka sesama partai yang bersaing yang tentunya merugikan partai,” ungkap Awaluddin.
Sementara kelemahannya (Pemilu Tertutup), lanjut dia, kondisi iklim partai politik (Parpol) ditanah air tidak dalam kondisi baik-baik saja. Misalnya, kecenderungan parpol saat ini ada yang terlibat korupsi yang tidak mencerminkan warna ideologi nasional demokrasi atau tidak mencerminkan demokrasi yang sehat.
“Secara kultur saja, parpol di Indonesia hari ini tidak mencerminkan basis demokrasi yang sehat. Jadi memang serba salah,” ungkap Awaluddin Ma’ruf.
Lanjut dia, pada sistem pemilu terbuka, keunggulannya masyarakat bisa menentukan langsung pilihannya baik legislatif maupun eksekutif atau tidak beli kucing dalam karung.
“Tapi yang terjadi di Indonesia saat ini, kita seolah olah demokrasi, tapi substansinya itu belum tercapai,” kata Awaluddin.
Sementara, kelemahannya (pemilu terbuka) jika diterapkan di lingkungan yang masyarakatnya belum siap secara ekonomi, tingkat kesejahteraan masih rendah seperti yang terjadi saat ini, maka potensi politik uangnya tinggi.
“Tapi kita kembali lagi, mau pemilu dengan proporsional tertutup maupun terbuka semua tergantung pemilih. Dalam pemilu nanti kan masyarakat yang menentukan baik buruknya perpolitikan kedepan jadi dia yang menentukan siapa partisipan yang duduk di kursi parlemen. Jadi pemilih harus berpikir rasional,” kata Awalulddin. (rk)
Pos terkait
Latest Post
Kategori 2
Kategori 3
Tidak ada komentar