Jadi Narasumber Talkshow BPKP Sultra, Wali Kota Kendari Tegaskan Integritas adalah Kunci Utama Cegah Korupsi

RADAR KENDARI — Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM , dalam gelar wicara (talkshow) Anindhacitya #08 Tahun 2026.

Acara yang diselenggarakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara ini disiarkan secara daring pada Selasa (9/6/2026), dengan mengusung tema “Leading by Example: Tone at the Top sebagai Penggerak Budaya Antikorupsi”.

Selain Wali Kota Kendari, kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Sultra Harry Bowo sebagai naratama dan Praktisi Anti-Fraud Fahmy Nursafar Latief.

Dalam forum tersebut, Wali Kota Siska menjelaskan berbagai upaya strategis Pemkot Kendari agar perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tetap berfokus pada kebutuhan masyarakat, serta bebas dari intervensi yang merugikan.

Wali Kota Siska menyampaikan bahwa kondisi fiskal yang terbatas mewajibkan pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas melalui efisiensi anggaran.

Program yang dieksekusi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan manfaat nyata.

“Kalau kita memberikan program kepada masyarakat, kita harus melihat dampak kebaikannya apa, manfaat besarnya apa, sehingga semua anggaran yang keluar tidak mubazir. Kita mencari PAD (Pendapatan Asli Daerah) tidak mudah, sementara beban pemerintah juga besar. Jadi anggaran harus benar-benar digunakan untuk hal yang penting dan bermanfaat,” terangnya.

Untuk menjaga akuntabilitas, Pemkot Kendari menerapkan sistem kerja yang mengacu pada prosedur tetap (protap) dan petunjuk teknis yang jelas.

Seluruh proses perencanaan dikawal ketat oleh Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan juga diwujudkan melalui peningkatan fungsi pengawasan internal dengan melibatkan Inspektorat sejak awal proses perencanaan dan penganggaran.

Bahkan, Pemkot Kendari mengambil langkah strategis dengan menempatkan Inspektorat sebagai bagian dari TAPD bersama: Sekretaris Daerah (Sekda), Bappeda, dan BPKAD.

Langkah ini diambil guna memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal di setiap lini anggaran.

Lebih lanjut, Wali Kota Kendari menegaskan bahwa instrumen hukum, regulasi, maupun sosialisasi tidak akan berjalan optimal tanpa adanya fondasi moral yang kuat dari para aparatur sipil negara.

“Kalau dari dirinya tidak ada integritas dan komitmen, seberapa banyak sosialisasi dilakukan juga tidak akan efektif. Semua kembali kepada integritas pribadi masing-masing,” tegas Wali Kota Siska.

Sebagai instrumen pendukung, ia menilai evaluasi berkala adalah sarana paling efektif untuk menjaga konsistensi pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala, sekaligus merumuskan strategi perbaikan.

“Evaluasi itu sangat penting untuk mengukur keberhasilan dari sesuatu yang sudah kita canangkan. Kalau tidak dievaluasi, kita tidak akan tahu perkembangan program tersebut,” ujarnya.

Selain komitmen moral, penegakan disiplin birokrasi juga menjadi perhatian serius Pemkot Kendari demi menciptakan budaya kerja profesional.

Salah satunya dilakukan melalui penerapan sistem absensi yang ketat pada setiap rapat evaluasi.

Melalui kombinasi penguatan integritas, pengawasan berlapis, keterlibatan masyarakat, serta evaluasi yang konsisten, Pemkot Kendari optimis dapat terus membangun budaya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kehadiran Wali Kota Siska dalam acara ini menjadi bukti nyata bahwa Pemkot Kendari mendukung penuh agenda nasional pencegahan korupsi demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Editor : Agus Setiawan