Jasa Raharja Dorong Penguatan Data dan Layanan Samsat di Sulsel

RADAR KENDARI — Jasa Raharja mendorong penguatan data kendaraan, kemudahan pelayanan, serta edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Sulawesi Selatan.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pelaksanaan Samsat dan Sinergi Pemungutan Opsen Pajak se-Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel Mercure Makassar, Jumat (18/9/2026).

Direktur Operasional Jasa Raharja, Ariyandi, yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, optimalisasi pemungutan PKB membutuhkan kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem Samsat.

Menurutnya, sinergi tersebut perlu diperkuat melalui pembenahan data, kemudahan akses pelayanan, serta peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak kendaraan.

“Tentunya, membangun pelayanan yang mudah, transparan, dan dipercaya masyarakat adalah salah satu upaya kita bersama untuk mengoptimalkan pendapatan,” kata Ariyandi.

Ia mengatakan, Jasa Raharja siap memperkuat sinergi bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kepolisian melalui validasi data kendaraan, penguatan kanal pelayanan, hingga edukasi kepada masyarakat.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan masyarakat, tetapi juga membuat layanan Samsat semakin mudah diakses di berbagai wilayah.

Ariyandi menambahkan, kepatuhan membayar PKB tidak semata-mata berkaitan dengan kewajiban administrasi. Pembayaran pajak juga memiliki keterkaitan dengan pembangunan daerah serta perlindungan masyarakat melalui Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

“Ketika masyarakat memenuhi kewajibannya, manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan daerah dan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan,” ujarnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Pemprov Sulsel, Irwan, mengatakan pembangunan daerah dapat diperkuat melalui penerapan kebijakan opsen.

Melalui kebijakan tersebut, bagian dari penerimaan PKB dapat masuk langsung ke kas pemerintah kabupaten/kota berdasarkan potensi kendaraan yang terdapat di masing-masing wilayah.

Irwan juga mengusulkan adanya kajian mengenai penyesuaian tarif PKB berdasarkan wilayah.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mendorong masyarakat membeli dan mendaftarkan kendaraan di daerah asal, sekaligus mencegah konsentrasi kendaraan dan potensi penerimaan pajak hanya di Kota Makassar.

Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, menekankan pentingnya integrasi data dan inovasi pelayanan dalam mengoptimalkan pemungutan pajak serta opsen pajak di Sulawesi Selatan.

“Optimalisasi pemungutan pajak dan opsen pajak ini menuntut integrasi data yang solid serta inovasi layanan yang langsung menyentuh masyarakat di berbagai kabupaten/kota,” ujarnya.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, turut menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Selatan untuk mengoptimalkan implementasi opsen.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Divisi Asuransi Jasa Raharja Akhdiyat Setya Purnama, Kepala Divisi Pelayanan Jasa Raharja Dody Apriansyah, Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sulawesi Selatan Arny I. Tenriajeng, Kepala Bapenda Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra, Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel Kompol Kasman, serta para Kepala UPT Samsat dan Bapenda kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.

EDITOR : AGUS SETIAWAN