Kolaborasi BPS dan Pemprov Sultra Dorong Ekonomi Inklusif, Siapkan Sensus Ekonomi 2026

RADARKENDARI.ID – Kendari, Sulawesi Tenggara – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengambil langkah strategis dalam mempersiapkan Sensus Ekonomi 2026 dengan menggelar kegiatan “Literasi Keuangan dan Edukasi Statistik untuk Ekonomi Inklusif melalui Sinergi dan Kolaborasi Menuju Sensus Ekonomi 2026”.

Acara penting ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., di Ruang Pola Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Selasa (22/07/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan kunci, termasuk Plt. Kepala BPS Provinsi Sultra, Asisten Direktur PEPK dan LMST OJK Prov. Sultra, perwakilan Kepala Kantor Bank Indonesia Sultra, pimpinan OPD lingkup Pemprov Sultra, pimpinan instansi vertikal, lembaga perbankan BUMN dan BUMD, asosiasi usaha dan UMKM, pimpinan perguruan tinggi, serta perwakilan mahasiswa dan pejabat terkait.

Kehadiran beragam pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam menyukseskan tujuan kegiatan.

BPS Sultra Jelaskan Urgensi Sensus Ekonomi 2026

Dalam laporannya, Plt. Kepala BPS Provinsi Sultra, Andi Kurniawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini adalah langkah awal yang krusial dalam menyosialisasikan Sensus Ekonomi 2026, yang saat ini sedang dalam tahap perancangan.

Andi menegaskan bahwa momen ini juga vital untuk memperkuat literasi keuangan dan edukasi statistik sebagai fondasi utama bagi terciptanya ekonomi inklusif di Sultra.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak seluruh elemen—pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat—untuk memahami pentingnya data statistik dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berdaya saing,” ujar Andi.

Ia juga menekankan bahwa Sensus Ekonomi merupakan amanat Undang-Undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali oleh BPS, di samping Sensus Penduduk dan Sensus Pertanian.

Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sangat dibutuhkan agar pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data yang berkualitas tinggi.

Dengan data yang akurat, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memanfaatkan informasi statistik sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data.

Wagub Hugua: Statistik dan Literasi Keuangan Kunci Pembangunan Peradaban Ekonomi

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, M.Ling., dalam sambutannya, menyampaikan bahwa literasi keuangan dan edukasi statistik yang diselenggarakan BPS Sultra merupakan bagian integral dari upaya memperkuat pondasi ekonomi inklusif di daerah.

Meskipun tema yang diusung terdengar sederhana, Wagub menilai kegiatan ini memiliki makna yang mendalam dan strategis bagi pembangunan peradaban bangsa.

“Seringkali kegiatan semacam ini dianggap sekadar forum pembelajaran biasa. Namun bagi saya, ini adalah cerminan komitmen negara dalam membangun peradaban melalui pemahaman yang utuh tentang keuangan dan statistik,” tegas Wagub Hugua.

Ia menjelaskan bahwa literasi keuangan bukan sekadar memahami uang fisik, melainkan sistem, institusi, dan mekanisme yang mengelola arus keuangan, serta bagaimana memahami peluang dan menghadapi tantangan ekonomi.

Wagub mencontohkan bagaimana seorang petani, nelayan, atau ASN sekalipun, membutuhkan literasi keuangan untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran secara bijak, serta mengakses modal usaha melalui lembaga keuangan.

Lebih lanjut, Wagub menyoroti pentingnya data statistik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi. Ia menggambarkan bagaimana perusahaan ritel besar menggunakan data statistik untuk menentukan lokasi usaha berdasarkan jumlah penduduk, daya beli, dan potensi keuntungan.

“Statistik bukan hanya angka, tapi peta jalan bagi pengusaha. Tanpa data, pengusaha tidak akan tahu di mana peluangnya. Statistik dan literasi keuangan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan jika kita ingin bergerak dari UMKM menjadi pengusaha besar,” tegasnya.

Mengacu pada data Sensus Ekonomi 2016, Wagub menyebutkan bahwa hanya sekitar 1% pelaku usaha yang masuk kategori pengusaha besar, sementara 99% lainnya adalah usaha mikro dan kecil.

Dengan status Indonesia sebagai negara middle income, ia berharap pelaku usaha di daerah juga mampu naik kelas.

“Kalau kita ingin UMKM kita naik kelas, maka kita harus manfaatkan data statistik dan jasa keuangan sebaik-baiknya. Tanpa keduanya, mustahil kita bisa meningkatkan skala usaha dan daya saing,” pungkas Wakil Gubernur.

Kegiatan ini ditutup dengan sesi pemaparan materi dari OJK Sultra mengenai literasi keuangan serta sosialisasi awal mengenai Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS Sultra, menandai sinergi nyata antarlembaga dalam membangun ekonomi inklusif.

Editor : Agus Setiawan