Pj Wali Kota Kendari Pastikan ASN Pemkot Netral Saat Pemilu 2024
Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu (kiri) didampingi Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari, Nismawati (kanan) mengikuti arahan Mendagri terkait Netralitas ASN di Command Center Balai Kota Kendari, Jumat (17/11/2023). RADARKENDARI.ID – Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Netralitas ASN menjadi salah satu arahan Pak Presiden. ASN harus netral. Saya secara lisan sudah mengingatkan dan secara tertulis sudah menyampaikan kepada seluruh ASN dilingkungan Pemkot Kendari untuk menjaga netralitas,” ungkap Asmawa Tosepu, Senin (13/11/2023).
Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu bersama stakeholder terkait berkomitmen untuk mensukseskan pemilu 2024.
Lanjut Asmawa, Hak politik ASN hendaknya disalurkan pada saat berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan diluar dari itu ASN harus bertindak sebagai pelayanan (abdi negara) untuk masyarakat.
Kepala Biro Umum Sekretariat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini memastikan ada pemberian sanksi tegas bagi ASN yang melanggar netralitas dalam Pemilu (2024). “(kalau melanggar) sanksi ada. Sanksi tersebut sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Kepegawaian yang menyatakan bahwa ASN tidak boleh berpolitik praktis,” kata Asmawa Tosepu.
Sebelumnya, Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu, mengikuti Rapat Koordinasi bersama para kepala daerah yang dipimpin Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Pj Wali Kota Kendari mengikuti kegiatan ini di Command Center Balai Kota Kendari.
Rakor yang membahas tentang netralitas ASN jelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) presiden dan legislatif tahun 2024 ini, berlangsung secara daring, via zoom, Jumat (17/11/2023).
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, meminta para kepala daerah untuk menjaga netralitas, karena kepala daerah memiliki kewenangan yang besar dan berpotensi didekati banyak pihak untuk kepentingan memenangkan pemilu.
“ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, ini Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang ASN,” katanya.
Untuk menegaskan tentang netralitas ASN ini, Mendagri akan membuat surat edaran yang akan menjadi rambu-rambu.
Mendagri juga meminta, pada kepala daerah untuk menyukseskan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Untuk pemilihan kepala daerah, Mendagri meminta agar kepala daerah memberikan dukungan pada penyelenggara dan aparat keamanan.
“40 persen anggaran penyelenggaraan dan pengamanan pemilu itu diambil dari APBD tahun 2023, kemudian 60 persennya diambil dari APBD tahun 2024,” jelas Mendagri.
Penganggaran secara bertahap ini dilakukan untuk membantu daerah yang memiliki fiskal rendah sehingga kesulitan jika dianggarkan 100 persen sekaligus.
Mantan Kapolri ini, juga menyampaikan terima kasih pada para kepala daerah yang telah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) termasuk yang sudah mencairkannya.
Tunaikan Titah Presiden Sukseskan Pemilu 2024
Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu berkomitmen mensukseskan Pemilu 2024 sesuai arahan dari Presiden Jokowi yang disampaikan saat arahan di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu.
Asmawa Tosepu mengungkapkan ada tujuh arahan presiden kepada para Pj Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ketujuh arahan itu yakni Pj diminta untuk dapat mensukseskan Pemilu 2024, mengendalikan inflasi, selanjutnya mewaspadai perubahan iklim pengaruh El Nino, dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di daerah.
Selain itu, kata Asmawa, arahan presiden lainnya, Pj diminta untuk mengalokasikan anggaran stimulan ekonomi dan bantuan sosial, penggunaan produk dalam negeri dengan mengutamakan UMKM, dukungan pemda terhadap program prioritas nasional seperti penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan hilirisasi, mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi kepada penyelenggara (alokasi anggaran melalui hibah dan ASN netral), serta jaga kerukunan masyarakat dan kondusivitas wilayah.
“Pemerintah Kota Kendari siap melaksanakan seluruh arahan presiden. Kita semua akan mengerahkan seluruh tenaga agar arahan tersebut bisa terwujud dan mendukung pembangunan yang ada,” kata Asmawa Tosepu, kemarin.
Asmawa mencontohkan beberapa arahan presiden yang sudah dijalankan Pemerintah Kota Kendari diantaranya seperti upaya pengendalian inflasi didaerah. Dalam mengendalikan inflasi, pihaknya melaksanakan berbagai program seperti Gerakan Pangan Murah baik ditingkat Kecamatan hingga ditingkat kelurahan.
“Pemerintah menghadirkan pasar murah agar bisa menstabilisasi harga pangan di pasar. Selain itu, lewat pasar murah juga masyarakat bisa menjangkau kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau,” kata Asmawa Tosepu.
Arahan lainnya yang sudah ditunaikan Pemkot Kendari, kata Asmawa, yakni terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia memastikan Pemkot Kendari mendukung penuh penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu.
Salah satu bentuk dukungan Pemkot, kata Asmawa yakni dengan menganggarkan biaya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp 49,9 Miliar. Itu tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diteken Pemkot, KPU dan Bawaslu Kota Kendari belum lama ini.
Asmawa Tosepu mengatakan, alokasi hibah daerah dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024. “Berkat dorongan dan asistensi dari KPU dan Bawaslu, maka kesepakatan terkait anggaran yang dialokasikan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah) 2023 dan 2024 kepada penyelenggara pemilu dan pilkada sudah menemui titik kesepakatan,” ungkapnya.
Alokasi hibah daerah ini diyakini bisa meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kendari terutama dalam mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini termasuk memastikan kemanan dan kondusifitas jelang Pilkada.
“Pilkada tahun 2024 merupakan salah satu program strategis nasional sehingga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, baik dari aspek teknis maupun aspek pembiayaan. Semoga memberikan manfaat untuk kemajuan Kota Kendari,” kata Asmawa Tosepu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberi instruksi langsung kepada ratusan penjabat (Pj) kepala daerah agar netral pada pemilu serentak 2024. Jokowi ingin para penjabat kepala daerah membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, Jokowi mewanti-wanti anak buahnya untuk tidak melakukan intervensi.
“Tidak intervensi apa pun. Membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak,” kata Jokowi di Istana Negara, kemarin.
Jokowi mengingatkan semua gerak-gerik penjabat kepala daerah dipantau publik. Menurutnya, sangat mudah mengetahui bila ada penjabat kepala daerah yang memihak ke kandidat tertentu.
Presiden juga meminta penjabat kepala daerah mengikuti setiap arahan yang telah diberikan. Dia akan menindak tegas kepala daerah yang melakukan pelanggaran. “Begitu Bapak Ibu miring-miring, saya ganti,” ujarnya.
Presiden juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memantau kinerja setiap penjabat kepala daerah tiga bulan sekali. Jokowi pun ikut memantau kerja para penjabat kepala daerah setiap hari.
Sukseskan Pemilu Aman dan Damai
Pemilihan Umum (Pemilu) tidak lama lagi digelar. Tepatnya 14 Februari 2024 pesta demokrasi lima tahunan itu bakal dilaksanakan. Pemerintah Kota (Pemkot) bersiap untuk mensukseskan penyelenggaraannya.
Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu menghadiri apel siaga jelang Pemilu 2024.
Kemarin, Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu menghadiri Apel Pengamanan Jelang Pemilu yang digelar Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) di Mako Brimob Kendari. Kehadirannya merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk terwujudnya pemilu yang aman dan damai.
Asmawa mengatakan, Pemkot Kendari akan senantiasa mendukung penyelenggaraan Pemilu yang dimulai dari tahapan yang sedang bergulir saat ini meliputi pendaftaran dan penetapan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres), calon legislatif (Caleg) DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi, dan DPR RI, serta calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.
“Saat ini kita sedang menghadapi momen penting, yaitu pesta demokrasi baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden yang akan dilaksanakan serentak 2024 nanti, maupun pelaksanaan pemilihan kepala daerah khususnya di Kota Kendari ini, harapannya seluruh instansi pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu untuk berkomitmen dan mengambil langkah- langkah bersama dalam mewujudkan kamtibmas yang aman dan damai”, jelasnya.
Dukungan lainnya dari Pemkot Kendari terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 yakni dengan memberikan hibah dana pelaksanaan pemilu sebesar Rp 49,9 miliar kepada KPU.
“Berkat dorongan dan asistensi dari KPU dan Bawaslu, maka kesepakatan terkait anggaran yang dialokasikan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah) 2023 dan 2024 kepada penyelenggara pemilu dan pilkada sudah menemui titik kesepakatan,” ungkapnya.
Alokasi hibah daerah ini diyakini bisa meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kendari terutama dalam mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini termasuk memastikan kemanan dan kondusifitas jelang Pilkada.
“Pilkada tahun 2024 merupakan salah satu program strategis nasional sehingga harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, baik dari aspek teknis maupun aspek pembiayaan. Semoga memberikan manfaat untuk kemajuan Kota Kendari,” kata Asmawa Tosepu.
Pada kesempatan yang sama, Wakapolda Sultra Brigjen Pol Dwi Iriyanto dalam arahannya mengatakan tujuan pelaksanaan apel pasukan tersebut untuk memeriksa kesiapan personel dan sarana prasarana dalam rangka mengamankan Pemilu 2024.
“Apel ini bertujuan untuk membangun narasi besar yaitu persatuan dan kesatuan, serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok,” kata Dwi.
Ia menambahkan, pihaknya juga mendorong partisipasi masyarakat agar aktif dalam menjaga stabilitas keamanan selama Pemilu 2024.
“Mari kita sama-sama menjaga dan ikut membantu pelaksanaan pemilu ini, terutama pada saat nanti kampanye agar Sultra ini bisa menjadi contoh bagi wilayah lain, bahwa Sultra ini aman terkendali dalam pelaksanaan pemilu.” ujarnya.
Sementara itu, Kapolresta Kendari, Kombes Pol M. Eka Faturrahman mengaku siap mengawal pelaksanaan pemilu 2024. Menurutnya, pemilu merupakan momen yang sakral sehingga semua pihak harus berkontribusi terhadap penyelenggaraan nya.
“Kami siap mensukseskan pemilu. Kolaborasi sudah terbentuk dijajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Kami pastikan pelaksanaan pemilu nanti bisa berjalan tertib, aman dan kondusif,” pungkasnya.
(Adv)
Pos terkait
Latest Post
Kategori 2
Kategori 3
Tidak ada komentar