Respons Aspirasi Warga Soal Banjir, Komisi 3 DPRD Kendari Panggil Dinas Perumahan Bahas Sistem Drainase

KENDARI – Masalah banjir akibat maraknya pembangunan perumahan yang tidak ramah lingkungan mendapat perhatian serius dari legislator Kota Kendari.

Menanggapi aduan dan aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses, Komisi 3 DPRD Kota Kendari menggelar rapat kerja (raker) intensif bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Kota Kendari di ruang rapat Komisi 3 Sekretariat DPRD, Senin (23/2/2026).

Baca Juga

3 bulan  lalu

Tetap Gaspol! Pelindo TPK Kendari Pastikan Layanan Bongkar Muat 24/7 Selama Ramadan 1447 H

258 radarkendari.id

Rapat kerja strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 3, Laode Azhar, serta didampingi Wakil Ketua Arsyad Alastum dan Sekretaris Muslimin.

Sejumlah anggota Komisi 3 lainnya turut hadir mengawal jalannya raker, di antaranya H. Samsuddin Rahim, Laode Alimin, Simon Mantong, Apriliani Puspitawati, Hasbulan, La Yuli, dan Rajab Jinik.

Sementara dari pihak eksekutif, hadir Kepala Dinas Perumahan Kota Kendari, Hj. Satria Damayanti, bersama jajaran pejabat terkait.

Baca Juga

3 bulan  lalu

Satgas Pangan Sultra Turun Langsung ke Konawe Selatan, Harga Sembako Stabil dan Stok Aman

286 radarkendari.id

Dalam jalannya rapat, Ketua Komisi 3 Laode Azhar menyoroti tajam keberadaan perumahan baru yang dibangun tanpa kesiapan sistem drainase yang memadai.

Menurutnya, kelalaian tersebut telah menjadi pemicu utama munculnya titik-titik banjir baru di beberapa wilayah Kota Kendari.

Ia menegaskan, para pengembang (*developer*) tidak boleh hanya memikirkan keuntungan semata, melainkan wajib mematangkan infrastruktur dasar penahan banjir sejak awal.

“Kami ingin memastikan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya fokus pada penjualan lahan dan unit, tetapi juga memperhatikan aspek infrastruktur seperti drainase dan pengelolaan lingkungan agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegas Laode Azhar.

Merespons desakan dari pihak legislatif, Kepala Dinas Perumahan Kota Kendari, Hj. Satria Damayanti, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa langkah taktis di lapangan.

Meski demikian, ia mengakui masih diperlukan koordinasi yang jauh lebih intensif, baik dengan DPRD maupun masyarakat, agar standardisasi infrastruktur perumahan dapat berjalan berkesinambungan.

Sebagai langkah konkret jangka pendek, Satria Damayanti berkomitmen akan segera melakukan peninjauan dan evaluasi ulang terhadap sistem pembangunan drainase di berbagai kawasan perumahan yang saat ini sudah terlanjur berkembang secara masif.

Melalui raker ini, DPRD dan Pemkot Kendari sepakat untuk memperketat pengawasan terhadap para pengembang demi melindungi kenyamanan warga dari ancaman banjir bandang lingkungan. (Adv)